Jakarta, law-justice.co - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyatakan bahwa Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijalankan pemerintah Indonesia dan China makin aneh dan tidak masuk di akal.
Pasalnya kata dia, hingga saat ini, baik pemerintah Indonesia maupun China masih berdebat soal besaran pembengkakan anggaran proyek yang sudah berjalan itu.
Hitungan Indonesia, anggaran KCJB mengalami pembengkakan hingga 1,4 miliar dolar AS. Namun hitungan tersebut ternyata berbeda dengan pihak China.
Belum lagi, pembengkakan anggaran tersebut dibebankan kepada Indonesia.
"Kereta Api Cepat makin aneh. Yang salah hitung mereka, yang menekan mereka, tapi yang berjuang ambil uang rakyat untuk menutupi kesalahan tersebut adalah pemerintah (Indonesia)," kritik mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dikutip dari akun Twitternya, Jumat (9/12).
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi sebelumnya mengatakan, pembengkakan 1,4 miliar dolar AS bagi China terlalu besar.
Perbedaan hitungan pembengkakan antara Indonesia dan China terjadi karena pihak China tidak menyertakan pajak lahan.
"Pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, investasi persinyalan GSMR, karena di sana fee. Ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia," ungkap Dwiyana.
Kereta Api Cepat makin aneh, yang salah hitung mereka, yang menekan mereka, tapi yg berjuang utk ambil uang rakyat utk menutupi kesalahan tersebut adalah pemerintah https://t.co/xUtdO4BPAm
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) December 8, 2022