Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024.
Menanggapi itu, Politisi senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menduga Jokowi memiliki maksud tertentu di balik larangan menyuarakan penundaan pemilu.
"Kita berharap arahan tersebut ditaati," kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Lalu tujuan apa yang ada di balik larangan menyuarakan penundaan pemilu? Begini dugaan Hendrawan.
"(Larangan menyuarakan penundaan pemilu) menjadi batu uji untuk menilai siapa yang tidak mengikuti arahan tersebut," ucap Hendrawan.
Lebih jauh Hendrawan mengapresiasi larangan Jokowi menyuarakan penundaan pemilu. Anggota DPR RI itu menghargai sikap dan ketegasan Jokowi.
"Bagus lah, sesuai harapan banyak kalangan. Kita hargai sikap dan ketegasan untuk menjaga maruah konstitusi," ucapnya.
Selain itu, Hendrawan menganggap larangan menyuarakan penundaan pemilu juga menutup spekulasi politik soal kepemimpinan Jokowi. Ketua bidang Perekonomian DPP PDIP periode 2015-2019 itu menyebut para menteri saat ini tak punya pilihan selain menunjukkan kinerja baik.
"Arahan tersebut menutup spekulasi politik yang melebar ke mana-mana. Para pembantu Presiden bisa fokus menyelesaikan tugas dan target yang sudah ditentukan," imbuh Hendrawan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," katanya.