Jakarta, law-justice.co - Langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengancam memecat kadernya yang menyampaikan interupsi di sidang tahunan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipuji oleh Partai Demokrat.
Menurut Deputi Bapilu Demokrat, Kamhar Lakumani menilai sikap Megawati itu menjunjung etika politik kenegaraan. Sebab menurutnya akan norak jika acara kenegaraan diwarnai interupsi.
"Ibu Megawati yang menjunjung tinggi konstitusi dan mengancam memecat kadernya yang kala itu berencana akan melakukan interupsi pada pidato penyampaian nota keuangan Presiden SBY tentunya kami apresiasi," kata Kamhar kepada Wartawan, Senin (24/1/2022).
Kamhar menilai sikap Megawati mencerminkan etika politik kenegaraan. Sikap Megawati, lanjut Kamhar, juga untuk menyelamatkan citra PDIP agar tak terlihat norak.
"Ini sebagai bentuk saling menghormati dan menghargai dalam etika politik kenegaraan. Tentu menjadi norak jika prosesi kenegaraan seperti sidang tahunan pidato pengantar nota keuangan diwarnai interupsi," lanjut Kamhar.
"Apa yang dilakukan Ibu Megawati selain mencerminkan etika politik kenegaraan juga untuk menyelamatkan muka kader PDIP agar tak norak," sambung Kamhar.
Berbeda halnya di sidang paripurna regular. Kamhar mengatakan sidang paripurna justru digunakan untuk menyampaikan pandangan yang berbeda. Dia lantas menyinggung Puan.
"Menjadi tempat yang tepat sebelum UU disahkan jika ada pandangan yang berbeda. Namun yang dipertontonkan pimpinan dewan, khususnya saat Ibu Puan memimpin rapat sidang paripurna, bukan hanya pernah mematikan mic Anggota DPR saat sedang berbicara, juga mengabaikan, bahkan langsung mengetuk palu sidang saat Anggota DPR menyampaikan interupsi yang menjadi haknya, sebagaimana diatur di UU MD3 dan Tatib DPR," ujarnya.
Sebelumnya sikap Megawati yang ancam pecat kader itu diungkap oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Eks Sekjen PDIP ini bercerita sikap tegas Megawati terutama terkait konstitusi.
Dia mengatakan Megawati bahkan mengancam pemecatan terhadap kader di parlemen yang interupsi ketika sidang tahunan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi seperti yang saya sampaikan di dalam maupun di luar kekuasaan Bu Mega selalu mengajarkan konstitusi. Bahkan pernah kejadian di tahun 2005 atau 2006 waktu itu teman-teman akan melakukan interupsi pada sidang 17 Agustus pada waktu Presiden menyampaikan nota keuangan," kata Pramono dalam acara diskusi HUT Megawati secara virtual, Minggu (23/1).
"Ibu marah sekali dan memberikan perintah pada waktu itu, saya masih Sekjen, siapapun yang melakukan interupsi kepada Presiden waktu itu Pak SBY saya akan pecat saat itu juga," tutup Pramono Anung.