Utusan ASEAN Dipersulit Junta Militer Myanmar, RI dan Malaysia Kecewa

Jakarta, law-justice.co - Republik Indonesia dan Malaysia kecewa akan sikap junta Myanmar dalam menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Tak hanya Indonesia, Malaysia juga turut menyuarakan kekecewaannya.


"Tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar. Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh special in void," ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Press Briefing, Senin (4/10/2021).

Baca juga : Diduga Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar, 3 BUMN RI Diperkarakan

Indonesia menyampaikan, sudah waktunya para menteri luar negeri ASEAN melaporkan situasi itu kepada sembilan pemimpin ASEAN.

Retno juga menyebutkan ASEAN menawarkan Myanmar untuk membantu menghentikan situasi yang semakin memburuk di negara itu.

Baca juga : Dianggap Berkhianat Temui Junta Myanmar, Thailand: Harusnya Trimakasih

Myanmar juga tengah diguncang oleh kekacauan selama berbulan-bulan sejak kudeta militer 1 Februari. Namun, utusannya menyebut junta militer Myanmar tidak memberikan akses ke semua pihak di negara itu, dilansir Reuters.

Selain Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyebutkan kekecewaannya.

Baca juga : Menlu Cina Bertemu Junta Militer Myanmar, Ada Misi Apa?

"Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN hari ini, saya menyatakan bahwa kami kecewa otoritas Myanmar tidak bekerja sama dengan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, dan kecuali ada kemajuan, akan sulit untuk meminta Ketua SAC (Dewan Pemerintahan Sementara Myanmar) di KTT ASEAN (26-28 Oktober 21)," demikian cuitan Abdullah di akun Twitter-nya pada Senin (4/10).

Tak hanya itu, Abdullah menyampaikan kegagalan Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

Sebelumnya, junta Myanmar dilaporkan enggan mengizinkan utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, untuk bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

"Sangat sulit memberi izin bertemu dengan orang-orang yang sedang diadili. Kami akan mengizinkan pertemuan dengan pejabat resmi," kata Juru Bicara Junta Myanmar, Zaw Min Tun, seperti dilansir AFP, Minggu (3/10).

Sementara itu, peran ASEAN dalam mencari jalan keluar konflik Myanmar terus disorot dunia. Sampai saat ini, dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.