Jakarta, law-justice.co - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai akan dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan ujaran rasialisme kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) mengaku akan melaporkannya ke Polda Metro Jaya, esok hari, Senin (4/10/2021), pukul 10.00 WIB.
"Tindakannya itu tidak menunjukkan intelektualitasnya ya sebagai mantan Komisioner Komnas HAM. Harusnya kalau mengkritisi boleh saja, tapi jangan fitnah, jangan rasis," kata Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan seperti dikutip dari detik.com, Minggu (3/9/2021).
Ia menyebut ada lama poin yang akan dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait kicauan Natalius Pigai, yang meliputi pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sampai unsur-unsur provokatif.
"Jadi terkait pasalnya itu nanti pihak advokat kita ya teknisnya. Kita melaporkan itu soal UU ITE, lalu pasal ujaran kebencian, ketiga pasal perbuatan tidak menyenangkan, keempat pasal penghinaan kepada kepala negara, dan kelima soal unsur-unsur provokasi. Jadi ada 5 poin itu terkait detailnya nanti tim hukum kami yang jelaskan," terang Adi.
Sebelumnya, Pigai mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Dalam video itu, kader PDIP tersebut menyatakan santapan khas Papua enak.
Pigai lantas membubuhkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Jokowi sambil menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua.
"Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi, Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, setelah itu mereka bunuh rakyat papua, bahkan mereka injak2 harga diri bangsa Papua dengan kata2 rendahan Rasis, monyet dan sampah," tulis Pigai dalam akun Instagram @natalius_pigai, Jumat (1/10).
Pigai sendiri membantah berujar rasialis kepada Jokowi dan Ganjar. Ia mengaku hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar.
"Kan tidak ada koma di situ. Kalau [saya sebut], `Jawa tengah, Jokowi, dan Ganjar Pranowo`, nah itu baru tiga hal variabel yang berbeda-beda. Dua adalah subjek ke individu, satu subjek pulau," dalihnya.
Ia mengatakan unggahan itu dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia yang menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik. Misalnya, kepala negara selalu berasal dari suku Jawa.