Jakarta, law-justice.co - Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) Tomy Tampatty mengatakan, Garuda Indonesia memiliki beban masa lalu akibat dari kebijakan manajemen yang berujung pada meningkatnya beban utang.
"Sebelum mengalami dampak Covid-19, Garuda Indonesia sudah memiliki beban masa lalu akibat dari kebijakan manajemen yang berujung pada meningkatnya beban utang, khususnya utang dalam hal pengadaan Armada Pesawat dan Mesin Pesawat," kata Tomy, mengutip JPNN pada Kamis (16/9/2021).
Tomy menyatakan pemerintah harus turut bertanggung jawab pada beban masa lalu yang disebabkan oleh jajaran dewan komisaris dan dewan direksi sebelumnya yang diangkat pemerintah.
"Demikian juga Lembaga Audit (BPK dan BPKP, red) juga harus ikut bertanggung jawab karena selama ini mereka yang melakukan Audit," ucap Tomy.
Dia menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Garuda Indonesia saat ini bukan karena kesalahan kinerja karyawan.
Kemudian, Tomy juga meminta pemerintah selaku pemilik 60,54 persen saham Garuda Indonesia untuk memberikan perhatian dan dukungan guna menjaga kelangsungan maskapai kebanggaan bangsa itu.
"Sebagai wujud dari kepedulian menjaga kelangsungan Flag Carrier, kami di internal telah melakukan upaya efisiensi termasuk melakukan pemotongan gaji mulai dari 30 hingga 50 persen. Kami tetap bekerja profesional dengan mengedepankan safety, security, dan service," papar Tomy.
Sekarga menilai Garuda Indonesia memiliki nilai nasionalisme karena peranan masyarakat Aceh di masa lalu.
Sebab, masyarakat Aceh telah menyumbangkan harta dan emas sehingga Presiden Soekarno bisa membeli pesawat pertama untuk Indonesia yang menjadi cikal bakal Garuda Indonesia.
"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan penuh dan kami juga memohon dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia," pungkas Tomy.