Benny Wenda Minta Bantuan Partai Komunis China, Kemlu RI Buka Suara

law-justice.co - Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat, Benny Wenda meminta bantuan Partai Komunis China(PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia tersebut.

PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintah China saat ini.

Baca juga : Kepulauan Solomon Klaim Negara Melanesia Desak Selidiki HAM di Papua

Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu disampaikan melalui surat kabar Australia. Manuver itu bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.

Merespon hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia meyakini bahwa China, seperti mayoritas negara di dunia, akan menghormati kedaulatan Indonesia.

Baca juga : Benny Wenda Pidato di KTT Negara Melanesia, Indonesia: Narasi Bohong!

"Indonesia dan China merupakan mitra strategis dan sama-sama mengakui dan menghormati keutuhan wilayah negara masing-masing," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah beberapa waktu lalu.

Disinggung soal banyaknya negara yang mendukung Indonesia dalam isu Papua, Faiza mengatakan, ini adalah hasil dari diplomasi kedaulatan.

Baca juga : PM Fiji Bertemu Tokoh Separatis Papua Berbuah Protes dari Indonesia

"Diplomasi kedaulatan Indonesia salah satunya memang ditujukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Mayoritas negara-negara di dunia mendukung keutuhan wilayah NKRI. kalau ada yang coba-coba mungkin hanya Vanuatu," ujarnya.

Permintaan bantuan kepada China oleh Wenda sendiri muncul saat dorongan soft power Partai Komunis China ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI).

BRI adalah skema pendanaan infrastruktur global senilai triliun dollar yang telah dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.