Beberapa waktu lalu sempat heboh dengan aksi Benny Wenda yang mengaku dideklarasikan jadi Presiden Papua Barat. Meski begitu, pemerintah Indonesia tak menanggapinya dengan serius. Namun, menurut Ketua Umum Front Pembela Merah Putih (FPMP) Eurico Guterres apa yang heboh beberapa waktu lalu itu sepertinya akan segera terwujud. Sebab, kata dia, Papua Barat merdeka tinggal menunggu waktu saja.
Dalam video tersebut juga tampak sosok Benny Wenda mengenakan kemeja berwarna merah, duduk di sebelah orang yang diduga pimpinan polisi Negara Federal Republik Papua Barat
“Keghaiban negara dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Karena Pembukaan UUD 1945 menegaskan salah satu misi pemerintah/negara adalah melindungai seluruh rakyat dan segenap tanah tumpah darah Indonesia,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan telah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Owen Jenkins pada Jumat (4/12/2020) lalu terkait Benny Wenda. Pemanggilan ini khususnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu.
Ketua ULMWP Benny Wenda mengklaim dirinya ditunjuk sebagai Presiden Papua Barat sementara. Pemerintah pun langsung menanggapi hal itu dan menyebutnya sebagai aksi makar. Namun, yang menarik perhatian publik adalah bahwa ada dua tokoh Papua yang terlibat dalam perdebatan sengit. Keduanya adalah Natalius Pigai dan Yorrys Raweyai.
Nama Benny Wenda, Ketua ULMWP paling santer dikabarkan menjadi presiden Papua Barat sementara. Hal itu diketahui setelah menyampaikannya lewat media sosialnya. Namun, klaim itu ditolak oleh tokoh-tokoh lainnnya di Papua Barat.
Setelah heboh Benny Wenda ditunjuk sebagai Presiden Papua Barat sementra, Koordinator Wilayah VIII Tanah Papua DPP Partai Hanura Mervin Sadipun Komber memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Keretakan hubungan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) meruncing pada 2017 silam.
"Mahfud MD sabagai seorang pakar hukum, maka dia tahu status hukum West Papua. Kedudukan indonesia adalah ilegal menurut hukum internasional," kata Wenda.
Ditunjuk sebagai Presiden Papua Barat sementara, keberadaan Benny Wenda ternyata ditolak oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Deklarasi Pemimpin ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat) itu disampaikan lewat Twitter pada Selasa (1/12) kemarin. Dalam keterangan persnya, Benny Wenda menyebut diri sebagai Presiden interim dari Pemerintahan Sementara Papua Barat.