law-justice.co - Gerakan anti-kudeta militer terus menarik banyak dukungan. Bahkan kelompok-kelompok pemberontak terbesar mulai bersuara, menyatakan dukungan untuk warga Myanmar.
Seperti melansir rmol.id, 10 kelompok pemberontak di Myanmar bertemu secara virtual untuk membahas situasi negaranya yang kian kacau, di mana petugas keamanan tidak segan menggunakan kekuatan pada warga sipil.
"Para pemimpin dewan militer harus dimintai pertanggungjawaban," ujar pemimpin kelompok pemberontak Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan, Jenderal Yawd Serk pada Sabtu (3/4).
Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menunjukkan sudah ada lebih dari 550 orang yang tewas sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.
Serangan militer tidak hanya ditujukan kepada pengunjuk rasa, tetapi juga kelompok-kelompok pemberontak yang mengusai wilayah perbatasan.
Pekan lalu, junta mengumumkan gencatan senjata selama sebulan dengan kelompok etnis bersenjata. Pengumuman tersebut tidak mencakup penghentian kekuatan mematikan terhadap demonstrasi anti-kudeta.
Namun Yawd Serk mengatakan gencatan senjata tersebut membutuhkan pasukan keamanan untuk menghentikan "semua tindakan kekerasan", termasuk terhadap pengunjuk rasa.
"Saya ingin menyatakan bahwa (10 kelompok) dengan tegas mendukung orang-orang yang menuntut diakhirinya kediktatoran," tegasnya.