Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bond) sebesar JPY200 miliar atau Rp20,8 triliun pada tanggal 17 Mei 2024 dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai undang-undang seharusnya tak membatasi jumlah kementerian. Pandangan Yusril itu berkaitan dengan RUU Kementerian Negara yang kini tengah dibahas di DPR.
Pengusaha teknologi dari Amerika Serikat (AS), Elon Musk, dijadwalkan bakal berada di Bali bertepatan dengan gelaran World Water Forum (WWF) ke-10 di Pulau Dewata pada Mei ini.
Kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 semakin tertekan. Inflasi harga pangan membuat penghasilan warga Indonesia habis untuk makanan dan minuman, sementara sebagian dari mereka menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selama pikiran menolak menerima kekalahan, maka semua yang mengusung gerakan perubahan akan menang dari momen dan posisi yang luar biasa. Karena inilah pertarungan pikiran, bukan pertarungan fisik semata.
Sebagaimana diketahui, Indonesia banyak menyerap barang-barang impor, bahkan bahan pangan, dari Singapura. Bahkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara seluas DKI Jakarta itu sampai-sampai defisit dalam empat tahun terakhir.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan dijadikan satu tarif atau tunggal usai pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) tahun depan.
Terkait konflik kepentingan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Pengacara, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh advokat bernama Muhammad Rullyandi soal pernyataan.
Belum lama ini, PT XL Axiata Tbk dan Sinar Mas dipastikan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren dalam rangka menciptakan entitas baru, yakni MergeCo.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dikabarkan bakal berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.