Figur JG, Sang Sekrup Oligarki

Jakarta, law-justice.co - Esensi dari sebuah Negara Demokrasi menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Artinya, rakyat memiliki peranan untuk mengkontrol, mengkritik, dan memberikan solusi dalam membangun bangsa.

Namun, apa jadinya bila pemerintahan dihegemoni oleh oligarki? Demokrasi hanyalah menjadi jargon dan tak ada lagi maknanya. Kritik dan solusi yang disodorkan public terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang serta tak berpihak pada wong cilik selalu dihadapkan pada pendengung media social berbayar atau BuzzerRP dengan narasi-narasi yang tak ilmiah dan cenderung beraroma ujaran kebencian.

BuzzerRP bukanlah isapan jempol. Pada medio 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah memaparkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar. Itu baru di tahun 2020. Nilai yang sangat fantastis.

Kerja-kerja para BuzzerRP ini tidaklah jauh beda dengan beberapa lembaga surveyRP. Intinya, maju tak gentar membela yang bayar. Tak peduli ramalannya meleset, yang terpenting cashflow jangan sampai seret walau rakyat terus tergencet.

BuzzerRP dan lembaga surveyRP bayaran atau istilahnya PolsterRP ini ibarat benalu yang terus menghisap sari tumbuhan yang menyebabkan tak munculnya buah hingga pohon itu mati. Begitu juga dengan Negara ini kalau terus membiarkan buzzerRP dan PolsterRP melakukan manuver dengan memanipulasi fakta demi kepentingan cukong yang membayarnya, maka niscaya Republik ini ke depan hanyalah menjadi sebuah legenda yang katanya negeri yang kaya, subur dengan sumber kekayaan alam yang berlimpah ruah.

Apa faktanya bahwa buzzerRP itu ada? Nah, kita ambil saja contohnya Cokro TV. Akun twitter dengan nama @ramboetz menyebut bahwa media yang hanya tayang di channel YouTube itu memiliki hubungan erat dengan pendiri Geotimes, Jeffrie Geovanie (JG) yang tak bukan dan tak lain juga Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Di dalam struktur partai politik yang berdiri pada 16 November 2014 itu pernah muncul nama Sunny Tanuwidjaja yang pernah disebut-sebut menjadi penghubung pengembang dengan Ahok semasa menjadi Gubernur dalam kasus perizinan reklamasi.

Kembali ke Cokro TV yang secara luas dipersepsikan public sebagai corong propaganda rezim Jokowi. Nama-nama buzzer papan atas seperti Deny Siregar, Ade Armando, Abu Janda kerap hadir dalam acara propaganda CokroTV ini. Terlihat tugas Cokro TV adalah melakukan glorifikasi terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi, menyerang karakter pribadi oposisi, memprovokasi dengan isu-isu phobia terhadap agama tertentu, dan menangkis serangan-seranganterhadap Jokowi dan (bahkan) keluarganya.

Seperti belum lama ini contohnya, CokroTV dengan pembawa acara Ade Armando berusaha menangkis tudingan publik yang mempertanyakan sumber dana Kaesang Pangarep melakukan pembelian saham Rp 92 miliar. Ade Armando, seperti juru bicara keluarga Jokowi, menyampaikan bahwa perusahaan yang memberikan uang untuk Kaesang tersebut bernama Walker Strategic Investment Inc yang berbasis di Singapura.

Setelah kami coba telusuri secara seksama, ternyata nama perusahaan yang memberi dana kepada Kaesang Pangarep tersebut tidak terdaftar secara resmi di otoritas Singapura. Dan di salah satu website perusahaan tersebut ternyata memiliki beberapa nomor identitas.

Setelah menggali, justru malah menambah kecurigaan kami tentang status perusahaan ini. Selengkapnya bisa dilihat dalam tulisan saya sebelum ini (link: https://www.harianaceh.co.id/2021/12/23/jadi-walker-strategic-investment-itu-perusahaan-apa/2/)

Kembali ke soal Geotimes dan CokroTV. Benar bahwa Geotimes dan Cokro TV berhubungan. Keduanya berada dalam satu grup yang sama dengan CokroTV, bernama Geomedia Group.

Geomedia Group sendiri terdaftar atas nama PT Indonesia Milik Kita. Berdasarkan penelusuran kami melalui website Dirjen AHU Kemenkumham, PT Indonesia Milik Kita tercatat berdiri pada tahun 2013 dengan pemilik saham terbesar (99%) saat itu adalah Jefrie Geovanie, atau  lebih dikenal di kalangan tertentu dengan inisial JG. Belakangan pada 2015, dalam akta perubahan PT Indonesia Milik Kita, JG keluar dari kepemilikan saham di perusahaan ini. Saham miliknya dibagi kepada para pendiri yang lain.

Meskipun sudah keluar dari pemilik, semua juga paham bahwa JG masih  mengendalikan Geotimes. Perlu diketahui, penggunaan kata Geo dalam Geotimes dan Geomedia adalah berasal dari nama Geovani.

Siapakah Jeffrie Geovanie atau JG ini? Berdasarkan penelusuran di suatu media online (link: https://www.law-justice.co/artikel/38587/membedah-isi-jeroan-partai-solidaritas-indonesia/)

JG adalah pengusaha media dan lembaga survey, kerap berganti-ganti partai politik, dari PAN, Golkar, Nasdem, Perindo, hingga kini PartaiSolidaritas Indonesia (PSI). Menurut media tersebut: JG juga adalah pemilik konsultan survey dan politik Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC} yang menempatkan Ketua Umum PSI, Grace Natali sebagai Direktur Eksekutif SMRC. Jadi sebenarnya sederhana saja, Grace adalah pegawai atau buruh JG di SMRC.

JG juga menempatkan pegawainya Fenty Novarita sebagai Sekretaris Mahkamah PSI. Fenty merupakan pegawaiJefry untuk mengelola majalah Historia, miliknya.
Tidak cukup hanya itu, JG juga menempatkan pegawainya Lila Zuhara sebagai Wakil Bendahara PSI. Lila Zuharaini juga mengelola majalah yang dimiliki JG.”

Jadi JG punya partai politik, punya media, dan punya Lembaga survey (SMRC).Selain SMRC, JG juga merupakan Board of Advisor dari CSIS, Lembaga think tank yang juga mengeluarkan survey politik.

Baik SMRC maupun CSIS, berdasarkan penelusuran kami, adalah termasuk bagian dari “PollsterRp”, alias polling pesanan yang dimanipulasi hasilnya sesuai keinginan pemesannya. Contohnya adalah dalam hal “Jokowi Effect” pada Pemilu 2014 dan Plkada DKI Jakarta 2017 yang mengalahkan Ahok.

Demi Jokowi dan Ahok PollsterRp tega memanipulasi hasil survey hingga hasilnya menyimpang jauh berkali-kali margin error. Tulisan kami tentang PollsterRpada di link berikut: https://publika.rmol.id/read/2021/11/25/512929/jangan-percaya-pollsterrp).

Dalam suatu media online (law-justice.co), disebutkan JG juga menghimpun dana para taipan untuk operasi politiknya. Kedekatannya dengan Sunny Tanuwidjaya menghubungkan JG dengan grup taipan reklamasi Teluk Jakarta (Agung Sedayu dan Agung Podomoro) dan grup bisnis yang bermasalah dalam kasus pembakaran hutan (Sinar Mas, Sunny adalah kerabat Eka Tjipta Widjaya).

Artinya, sebagai operator politik, JG sudah sangat lengkap. Selain parpol, media, dan Lembaga survey, JG juga memiliki akses ke sumber dana dari para taipan yang bisnisnya bermasalah.

Sehingga bisa dikatakan juga, dalam system oligarki politik yang berjalan saat ini, JG merupakan salah satu sekrup yang utama. Ya, JG adalah sekrup oligarki. JG memastikan boneka oligarki bisa naik dan bertahan hingga sekarang.

Tak peduli betapa kerusakan yang timbul akibat oligarki: lingkungan rusak dan masyarakat yang terbelah, media-media milik JG akan diorkestrakan untuk melindungi system oligarki. Lembaga-lembaga polling milik JG akan terus memunculkan boneka (baca: capres) yang paling cocok untuk melanjutkan system oligarki di Indonesia.