Banyak Tokoh Tak Masuk Pengurus MUI, Begini Kata DPR

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah tokoh kritis yang selama ini masuk dalam pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tak menjabat lagi. Hal itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Menurutnbya, dalam struktur kepengurusan MUI, tidak ada kaitannya dengan unsur politik.

Ace mengatakan, MUI adalah organisasi atau wadah tempat berkumpulnya ulama, bukan organisasi politik. Sehingga dia yakin dalam penunjukan struktur kepengurusan pun dinilai bebas dari unsur politik.

Baca juga : Golkar soal JK Dukung Anies-Cak Imin: Harusnya Taat Keputusan Partai

"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik. MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," kata Ace kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).

Politikus Golkar ini juga memberikan ucapan selamat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menyelenggarakan Munas dan berlangsung dengan sukses dan lancar. Munas MUI ini telah menunjukkan karakteristiknya sebagai organisasi keulamaan yang sejuk dan damai.

Baca juga : Mega-Prabowo Bersua, Bahas Koalisi Besar atau Wujudkan Batu Tulis? (3)

"Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, kiai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dalam bidang keagamaan," ujar Ace

Sesuai dengan tema munasnya, kata Ace, MUI terus mengedepankan Islam moderat, Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah. Diyakini Ace, MUI dapat menjadi bagian untuk memajukan umat di Indonesia

Baca juga : DPR Minta Perbedaan Mulai Puasa Tak Jadi Polemik

"MUI yang kini dipimpin oleh KH Miftahul Akhyar, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merampungkan Musyawarah Nasional (Munas) X yang hasilnya sepakat menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan KH Ma’ruf Amin.

Sedangkan KH Ma’ruf Amin didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina MUI menggantikan KH Din Syamsuddin. Sementara Sekjen MUI dijabat KH Amirsyah Tambunan menggantikan KH Anwar Abbas yang menduduki posisi sebagai wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas bersama KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda.

Menariknya, beberapa nama ulama yang sebelumnya menjabat sebagai pengurus MUI dan kerap vokal di media, seperti KH Din Syamsuddin, KH Tengku Zulkarnain dan KH Muhyiddin Junaidi terdepak dari jajaran struktur pengurus baru MUI.