Hong Kong, law-justice.co - Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam akhirnya memberikan pidato kebijakan tahunannya di parlemen pada Rabu (25/11/2020).
Setelah menunda pidatonya selama satu bulan untuk mengunjungi Beijing, Lam akhirnya mendesak pemerintah utnuk memulihkan tatanan konstitusional Hong Kong karena sistem politik yang menurutnya telah kacau.
"Dalam setahun terakhir ini Hong Kong telah mengalami tantangan politik paling parah sejak kembali ke tanah air," kata Lam, seperti dikutip Reuters.
"Salah satu prioritas mendesak kami adalah memulihkan tatanan konstitusional dan sistem politik dari kekacauan," sambung dia.
Lebih lanjut Lam menjelaskan, pemerintah akan memperkenalkan RUU untuk meningkatkan pengambilan sumpah oleh pegawai negeri dan tenaga pendidik guna meningkatkan pemahaman mereka mengenai supremasi hukum.
Ia pun menuding jika pemerintahan asing telah meningkatkan campur tangan mereka atas Hong Kong yang menurutnya adalah urusan dalam negeri China.
Tahun lalu Hong Kong dilanda gelombang protes pro demokrasi yang menuntut kebebasan.
Setelahnya, pemerintah memberlakukan sejumlah langkah yang dianggap banyak pihak mengekang kebebasan berpendapat, termasuk memperkenalkan UU keamanan nasional.
Semakin eratnya genggaman China terhadap Hong Kong telah dikecam oleh banyak negara karena dianggap menyalahi prinsip "satu negara, dua sistem".