Jakarta, law-justice.co - Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada Januai 2021. Dengan demikian, posisinya pun akan diisi oleh orang baru. Dan dari para kandidat yang menggantikannya terdapat jenderal nonmuslim. Terkait hal itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai tidak masalah jika Polri dipimpin nonmuslim, selama kapabilitasnya memang bagus.
"Begini, kita harus lihat bahwa Polri adalah instrumen negara yang semua agama ada di dalamnya. Institusi Polri untuk kamtibmas seluruh Indonesia. Institusi Polri bukan lembaga dakwah Islam yang pimpinannya wajib agama Islam," kata Sahroni, kepada wartawan, Senin (23/11/2020).
Sahroni menjawab anggapan yang beredar bahwa orang nomor satu di Polri haruslah seorang muslim.
"Polri bukan lembaga dakwah. Polri adalah instrumennya negara untuk Kamtibmas. Jadi, menurut saya nggak masalah (Polri dipimpin nonmuslim), selama kapabilitasnya bagus," imbuhnya.
Sekadar informasi, Jenderal Idham Azis akan pensiun dari jabatan Kapolri pada Januari 2021 nanti. Bendahara Umum Partai Nasdem ini tak sepakat bila ada usul Jenderal Idham Azis diperpanjang masa jabatannya.
"Saya tidak setuju kalau (Idham Azis) diperpanjang, karena akan merusak institusi Polri sendiri. Sekali pun Presiden ingin diperpanjang itu haknya Presiden," ujar Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni menjelaskan calon Kapolri haruslah perwira berpangkat komisaris jenderal (komjen). Dia menegaskan tidak boleh calon Kapolri berpangkat inspektur jenderal (irjen).
"Dari irjen wajib ke komjen dulu, tidak serta merta lompat langsung Jenderal Pol. Melalui jabatan bintang 3 dahulu," terangnya.