Jakarta, law-justice.co - Anggota TNI yang ikut mencabut baliho Habib Rizieq Syihab mnejadi perbincangan publik saat ini. Ada yang mendukung namun ada juga yang menolaknya. Menurut anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya, tidak ideal bila anggota TNI turut menertibkan baliho.
"Saya pribadi bisa memahami mengapa TNI melakukan hal semacam itu. Tetapi menurut saya ini kondisi yang tidak ideal," kata Willy seperti dilansir dari republika.co, Jumat (20/11).
Willy menegaskan, semua aparat sudah memiliki tugasnya masing - masing. Aspek keamanan lingkungan, kata dia, menjadi domainnya aparat keamanan, bukan pertahanan. Urusan kriminal, menjadi urusan polisi. Maka, soal baliho, itu menjadi urusan satpol PP.
"Jadi mestinya, dalam hal ini, satpol PP yg melakukan itu. Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan Pemprov, salam hal ini DKI," ujar Willy.
Ia menegaskan, dirinya tidak mengetahui apakah baliho Rizieq Shihab yang dipasang di berbagai tempat itu melanggar aturan atau tidak. Namun, Politikus Nasdem itu menegaskan, tidak dibenarkan jika TNI sampai turun tangan
"Ya ini ada maladministrasi namanya. Satpol PP tidak berdaya untuk menertibkan itu sampai TNI jadi turun tangan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pangdam Jaya," ujar dia.
Willy menyayangkan, adanya kejadian ini menyebabkan administrasi publik dikangkangi oleh politik. Hal ini, menurut Willy tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan di ruang kota.
"Kan kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yang penuh keadaban. Nah, kalau suatu kota TNI sampai turun tangan, berarti ada masalah dengan kota itu," kata dia.