law-justice.co - Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor (Keppres) 166 Tahun 2020 telah mengangkat dua mantan anggota Tim, Mawar Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi sedang keluar dari jalur agenda reformasi dan mengenyampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks Tim Mawar yang ketika itu berpangkat kapten, melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era Orde Baru. Keduanya telah dinyatakan bersalah dalam Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta. Yulius Selvanus dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan. Dalam Putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius Selvanus dianulir oleh hakim sehingga keduanya masih menjabat aktif sebagai anggota militer.
“Bergabungnya kedua anggota eks tim mawar tersebut, ditambah Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan, menunjukkan tidak berjalannya mekanisme vetting dalam tubuh Pemerintahan yang menambah daftar panjang bahwa saat ini lembaga-lembaga negara diisi oleh orang-orang yang memiliki masalah dalam pelanggaran HAM di masa lalu,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Bagi KontraS, pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar itu tidak sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan berlandaskan pada asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“Pemerintahan Joko Widodo semakin keluar jalur dari agenda reformasi dengan melupakan rekam jejak peristiwa di masa silam,” ujar Fatia.