Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini, gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan tetap digelar di tengah pandemi Covid-19, yakni pada Desember 2020 masih menjadi polemik.
Pihak yang menolak Pilkada digelar tahun ini beralasan, saat ini wabah virus corona belum menampakkan adanya penurunan. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam masyarakat, gelaran pilkada pun dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Namun di sisi lain, pihak yang tetap ngotot menggelar Pilkada Desember 2020 khawatir bila ditunda, maka akan terjadi krisis birokrasi di daerah yang menggelar pilkada.
Selain itu, alasan penundaan karena pandemi Covid-19 juga dianggap meragukan karena hingga kini, belum ada yang tahu pasti kapan wabah asal Wuhan, China ini berakhir di Indonesia.
Alasan tersebutlah yang kemudian disoroti budayawan Sudjiwo Tedjo. Menurut Sudjiwo Tedjo, pihak-pihak yang meragukan akhir pandemi seakan tak percaya dengan kinerja pemerintah dalam penanganan virus corona.
"Sedang membatin, mereka yang tak mau menunda Pilkada dengan alasan tak ada yang tahu sampai kapan Covid-19 ini berakhir, apa tidak menganggap enteng Pak Luhut ya?" katanya lewat akun twitter pribadinya.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menangani pandemik Covid-19 di 9 provinsi di Indonesia.
"Dapatkah kusimpulkan bahwa mereka tak yakin akan kemampuan Pak Luhut yang telah diberi wewenang khusus menangani Covid-19 ini?" tanya Sudjiwo.
Sedang membatin, mereka yg tak mau menunda Pilkada dgn alasan tak ada yg tahu sampai kapan Covid-19 ini berakhir, apa tidak menganggap enteng Pak Luhut ya?
Dapatkah kusimpulkan bhw mereka tak yakin akan kemampuan Pak Luhut yg telah diberi wewenang khusus menangani Covid-19 ini? — Jack Separo Gendeng (@sudjiwotedjo) September 23, 2020