Jakarta, law-justice.co - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai pemerintah, dari pusat hingga daerah telah melakukan ketidakadilan dalam menangani pandemi COVID-19.
Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Sidik Motik mengatakan, pemerintah dianggap lebih condong berpolitik menangani wabah itu sendiri.
Dia menegaskan, hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah yang tetap memperbolehkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pembatasan yang dilakukan terhadap pengusaha dan masyarakat.
"Terus terang kita pengusaha distop tapi pilakda kenapa enggak disetop kan aneh. Kita disuruh sacrifice, duit pilkada kenapa terus jalan," kata Suryani di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa, 15 September 2020.
Dia menilai penerapan protokol kesehatan lebih tidak mungkin dilaksanakan dalam proses pilkada ketimbang diterapkan di sektor-sektor usaha. Menurutnya, itu terbukti dari banyaknya calon kepala daerah yang telah terpapar COVID-19 mulai saat proses pencalonan.
"Mana mungkin pilkada berjarak. Sekarang buktinya hampir 64 calon kan udah kena ngapain buang nyawa sia-sia. Kita disuruh sacrifice yuk sacrifice semua rame-rame," tuturnya.
Dia pun mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang terus mengajak semua pihak untuk berbagi beban atau sharing the pain dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Padahal, dalam proses penanganannya saja selama ini menurtunya lebih dominan politiknya.
"Sharing pain gitu loh ya mbok ya pilkada setop dulu, nanti duitnya tambah banyak lagi kasihan dokternya juga. Karena yang pilkada juga datang ke Jakarta. Ini ada ketidakadilan yang kita lihat. Kenapa ini enggak berani disetop? Ini distop, politiknya lebih dominan emang betul nih," kata Motik.