Dukung KAMI, PKS Siap Kerja Sama Melawan Pemerintah

Jakarta, law-justice.co - Partai Keadilan Sejahtera seperti mendapat teman baru setelah Koalisi Aksi Menyeleamtkan Indonesia (KAMI) resmi dideklarasi pada Selasa (18/8/2020). Pasalnya, visi dan misi KAMI searah dengan PKS, yakni siap menjadi oposisi atau lawan pemerintah.

“Karena pemerintah justru beruntung kalau ada yang jaga. Power yang berlebihan cenderung menyimpang. Kalau ada yang jaga justru bagus,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera seperti dikutip dari fajar.co.id, Jumat (21/8/2020).

Baca juga : Jika Kalah di Pilpres 2024, Anies Tegaskan di Luar Pemerintahan

Meski berbeda, karena KAMI bukan partai politik, Mardani tetap membuka pintu untuk bekerja sama dengan KAMI. Pasalnya, KAMI adalah gerakan moral.

“PKS partai politik, KAMI gerakan moral. Tapi pada titik tertentu kita bisa bekerja sama untuk menjaga kondisi negara ini,” ucapnya.

Baca juga : Begini Respons Jokowi soal PDI Perjuangan Nyatakan Siap Jadi Oposisi

Namun, kelompok KAMI belum bisa dibilang oposisi. Sebab, meski berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo, KAMI itu tidak memiliki kekuatan politik di parlemen.

“PKS ada di DPR. Itu oposisi. Tapi, kalau Amien Rais, PA 212 atau KAMI, tidak bisa dibilang itu klaster. Kalau ada yang bilang oposisi, boleh-boleh saja. Tetapi oposisinya lebih mempengaruhi opini publik. Bukan oposisi yang secara formal bisa mempengaruhi kebijakan,” kata pendiri lembaga survei KedaiKOPi Hendri Satrio di Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Baca juga : Respons TKN Prabowo-Gibran soal Anies Sebut Prabowo Tak Tahan Oposisi

Menurutnya, opini publik tidak cukup untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Diperlukan beberapa langkah maju agar bisa mempengaruhi kebijakan.

“Kalau untuk mempengaruhi opini publik, kemudian membentuk tekanan publik ke pemerintah, mungkin bisa. Tapi kalau punya kekuatan di DPR lebih bagus lagi,” tambahnya.

Dia menyarankan, agar yang selama ini berseberangan dengan pemerimntah itu membentuk partai politik (parpol). “Di Indonesia sistem pemerintahannya begitu,” imbuhnya.
Terlebih, saat menjelang Pemilu 2024. DPR maupun Parpol akan saling berebut suara.

“Saat mereka berpikir tentang suara, itu kelompok ini bisa lebih mudah bergerak secara advokasi. Karena di DPR juga butuh suara-suara Amien Rais, klaster 212 dan KAMI ini,” tutupnya.