Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut dinasti politik sudah menjadi hal umum yang tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga negara lain.
Namun sayangnya kata dia, nuansa dinasti politik yang belakangan terasa dalam majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution pada Pilkada 2020 terkesan tidak dipersiapkan dengan matang.
“(Dinasti) ini buruk buat demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar, negara-negara lain juga ada praktik kayak dinasti politik, tapi kalau dipetakan lebih jauh, setidaknya ada dua jenis,” ujarnya dalam diskusi forum legislasi bertema UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik di media center DPR RI, Senayan, Jakarta seperti melansir rmol.id, Selasa 28 Juli 2020 kemarin.
Kata dia, seperti di Amerika Serikat, bahwa ada dinasti politik yang sudah dipersiapkan sejak dari bawah melalui kaderisasi. Contohnya kata dia, pada dinasti George Herbert Walker Bush.
“Kalau skala di Amerika khususnya polanya mentorship. Jadi memang mereka dari bawah, kayak Bush Senior, George Bush Junior, masing-masing bekerja dari bawah, sehingga bapaknya mementor anaknya, mengikuti carrier pad yang baik,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini kemudian menyinggung karier Ketua DPR RI saat ini, Puan Maharani yang tak lain merupakan anak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Saya agak puji Mbak Puan, sebelum ketua DPR kan ketua pemenangan Bappilu, kemudian maju DPR kemudian maju Menko (PMK) kemudian carrier pad-nya ada,” katanya.
Dia seakan menyindir majunya Gibran yang belum pernah masuk dalam struktur organisasi partai secata tersirat.
Namun dengan mulusnya bisa menyingkirkan kader senior PDI Perjuangan, Achmad Purnomo secara instan.
“Yang tidak tepat pandangan saya dan lebih berbahaya ketika prosesnya instan, tiba-tiba saja dia maju. Padahal, misal ketua RT sempet, ketua RW, karang taruna, KNPI sehingga ada urusan publik karena kita mengurusi urusan publik ada banyak dinamika tapi startup-nya gampang. Jadi pandangan saya, dinasti politik ini buruk dan residu demokrasi. Karena itu, kita harus mengoreksinya di RUU Pilkada yang akan datang. Cara koreksi ada dua ada, demand set ada suply set,” tuturnya.