Jakarta, law-justice.co - Ada upaya sistematis dan dugaan melakukan rekayasa program bantuan sosial di Jakarta. Setidaknya ada 461 penerima BPNT yang kedapatan saldonya 0 dan juga tidak mendapatkan bantuan sosial PSBB Pemerintah DKI Jakarta.
Muhammad Dika, perwakilan dari Koalisi Bansos DKI Jakarta (IBP, FITRA, SPRI, Inisiatif, dan Kota Kita), dalam pertemuan audiensi online dengan KPK mengatakan, data ini didapatkan dari laporan yang masuk ke posko informasi dan pengaduan yang didirikan oleh SPRI di 16 kelurahan di Jakarta.
"KPM BPNT ini sudah tidak dapat mengakses kartu BPNTnya sejak Maret 2020, bahkan banyak juga yang mendapati saldonya nihil sejak tahun 2017. Akibatnya, kondisi rumah tangga mereka sangat memprihatinkan, terlebih di masa krisis seperti sekarang ini," katanya, Rabu (22/7).
Selain itu laporan yang masuk ke posko SPRI, hasil monitoring bansos yang dilakukan oleh koalisi juga menemukan mayoritas responden menduga nilai bantuan bansos PSBB dari pemerintah, jauh lebih kecil dari yang diinformasikan.
"“Ada 30% responden menyatakan jika dikonversi ke rupiah, nilai bantuan sembako PSBB hanyalah berkisar 150 ribu rupiah, terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, sarden. Bahkan, 27% lainnya menganggap nilai bantuan yang diberikan sekitar 51-100 ribu rupiah per sekali distribusi atau 2 minggu sekali”, ungkap Dika.
Jenis bantuan yang diberikan juga dianggap tidak dapat meningkatkan gizi dan daya tahan tubuh masyarakat di masa pandemi Covid-19.