Jakarta, law-justice.co - Sejumlah serikat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Juli 2020 kemarin.
Kaum buruh menuntut pemerintah membatalkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Dari salah satu mobil komando yang bertuliskan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI), seorang orator menyampaikan kegusarannya terkait nasib buruh yang selama Presiden Joko Widodo memerintah menderita.
"Jokowi adalah orang nomor satu yang mengapuskan buruh tetap, orang yang menghilangkan upah buruh di Indonesia," teriak orator berambut gondrong dari GSBI tersebut seperti melansir rmol.id.
Massa aksi kemudian berteriak serentak akan kegusarannya. Mereka pun mengibaratkan kondisi saat ini sama seperti pekerja di zaman penjajahan yang bekerja tanpa upah.
"Buruh kerja bagai romusa, kerja bagai romusa, kerja bagai romusa. Cabut omnibus law," tuntut massa.
Dalam aksi ini, turut hadir kaum buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) hingga ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM se-Indonesia.
Disisi lain, sejumlah perwakilan massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) selesai menemui pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Sekitar satu jam lebih melangsungkan audiensi, Jurubicara Gebrak yang juga Ketua Umum KASBI, Nining Elitos menemui wartawan yang menunggu di lobi Nusantara III.
Nining Elitos mengaku diterima oleh pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Baleg Supratman Agtas. Hasilnya, pimpinan DPR RI akan meneruskan aspirasi tersebut ke rapat pimpinan.
"Kita agak sedikit kecewa kepada pimpinan dan wakil rakyat di DPR RI. Mereka menyampaikan akan ada rapat pimpinan," ujarnya.
Namun dia menegaskan, kekecewaannya tersebut tidak lantas menyurutkan perjuangan buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk terus mengawal omnibus law agar dicabut seluruhnya.
"Kita menunggu apa hasil dari rapat pimpinan DPR RI, apakah akan melakukan penerusan pembahasan atau menghentikan RUU. Kami akan terus kawal," tegasnya.
"Bukan hanya melakukan penundaan klaster ketengaakerjaan saja, tapi seluruhnya. Karena RUU Cilaka akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia," tambahnya.