Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini rencana penerapan hidup new normal atau normal baru yang sosialiasinya tengah digencarkan oleh pemerintah terus menuai kritik.
Angota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani juga ikut mengkritisi rencana pemerintah tersebut.
Dia menilai kebijakan ini sangat terburu-buru. Pasalnya kata dia saat ini kasus Covid-19 masih tinggi.
"Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan. Kasus Covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia." ujar Netty dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Kata dia, pemerintah tidak bisa menangkap kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO setengah-setengah.
Pasalnya, WHO telah memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya.
Selain itu, kata Netty, selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.
“Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" tanyanya.
Disisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terburu-buru dalam menyusun teknis protokol normal baru (new normal) sehingga tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat.
Pasalnya menurut Puan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi, misalnya, di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasinya masing-masing.
“Rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya. Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” katanya lewat keterangan persnya.
Tak hanya Puan, Politisi Partai Banteng yang juga anggota DPR RI TB Hasanuddin juga menyampaikan kritikkannya terkait hal yang sama.
Dia mengaku tak menyakini bahwa penerapan new normal akan berhasil.
Pasalnya, Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja sudah membuat masyarakat bingung, banyak pelanggaran karena disiplin rendah.
"Sementara sosialisasi new normal masih minim. Ini malah bisa menimbulkan konflik antara rakyat dan aparat, apalagi bila landasan hukumnya belum jelas,“ kata TB Hasanuddin, Kamis (28/5/2020).
Dia menambahkan, penerapan New Normal tanpa ada persiapan matang tak ada bedanya dengan herd immunity. Itu artinya, imbuh dia, menyerahkan rakyat pada seleksi alam, yang kuat bertahan kemudian imun, yang lemah akan meninggal dengan sendirinya.
"Itu sama saja dengan membiarkan kematian massal. Membiarkan orang tertular sampai mendapatkan kekebalan secara pribadi . Jika virus terus menyebar, pada akhirnya banyak orang yang akan terinfeksi dan jika mereka bertahan hidup maka menjadi kekebalan sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya. Lalu bagaimana mereka yang rentan tertular dan tak mampu bertahan hidup?," ujar dia.
Sebelumnya, Pemerintah berencana menjalankan kebijakan kenormalan baru alis new normal dalam mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemik Covid-19.
Rencananya, akan ada lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru yakni mulai dari dibukanya sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal.