MPR Bentuk Badan Baru FOR PAPUA

law-justice.co - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Yorrys Raweyai menyampaikan jika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) telah membentuk badan baru yaitu MPR For Papua.

Badan itu terdiri dari 13 DPR dan 8 DPD. Jumlah anggotanya sendiri sebanyak 21. Saat ini forum tersebut sedang dalam proses membuat konsep solusi secara konprehensif tentang penyelesaian beberapa masalah di Papua.

Baca juga : Membongkar Peran Anak Perusahaan dalam Dugaan Fraud di Indofarma

“Kami sudah melakukan dialog referensi-referensi yang dilakukan selama ini untuk membentuk suatu konsep solusi kedepan yang lebih baik,” ujar Yorrys di Gedung DPR-MPR RI usai rakor kunjungan kerja, Senin (24/2/2020).

Ia mengatakan jika tanggal 2 maret mendatang, ketua DPR RI, MPR RI dan DPD akan mengunjungi Papua secara bersamaan. Kunjungan secara bersamaan ini diungkapkan Yorrys belum pernah dilakukan sebelumnya.

Baca juga : Pemilik Sriwijaya Air Kini Terseret Korupsi Timah

“ Ini sejarah baru, pertama kali ketiga pimpinan tersebut berangkat bersama ke Wamena,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, jelasnya, ketiga pimpinan itu ajan melihat kondisi pengungsi, lalu ke Jayapura untuk melihat kesiapa PON kemudian ke Timika.

Baca juga : PDIP Sebut Jokowi dan Anak Mantunya Bagian dari Masa Lalu Partai

“Paginya kami ke Grasberg underground PT. Freeport sama inalum. Untuk meninjau persiapan-persiapan tersebut perlu tiga pimpinan ini datang” katanya.

Menurutnya, jika para pemimpin dapat melihat secara langsung kondisi dilapangan akan memiliki emosi tersendiri.

Sebelumnya, dikutip dari laman Wartaekonomi.co.id, Selasa,(17/12/19) lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah mendorong Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR Papua). Agar dapat bergerak cepat mejadi bagian solusi mewujudkan Papua yang aman damai, dan selaras.

“For Papua yang berisi anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat akan menguatkan posisi MPR RI sebagai rumah kebangsaan. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi Papua, jalan dialog merupakan kunci utama agar berbagai permasalahan tersebut bisa diurai dan dicari solusinya sesuai aspirasi masyarakat Papua,” tukas Bambang.