Jakarta, law-justice.co - Setelah sekian lamanya kasus dugaan penyelewengan dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya bergulir, baru kemarin Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) bersuara. Ada banyak hal yang diungkapkannya dalam tulisan yang diposting melalui media sosial Facebook tersebut.
Terkait pernyataan SBY itu, Menteri Koordinator bidang politik, hukium, dan keamanan (Mneko Polhukam) Mahfud MD lantas menanggapinya. Mahfud mengungkapkan bahwa sebenarnya dorongan pemerintah lebih kuat bial dibandingkan dengan dorongan dari SBY.
"Saya kira dorongan kita lebih kuat daripada dorongan pak SBY," Kata Mahfud di kantornya Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020) seperti dikutip detikcom.
Lantas dia tak menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut. Pasalnya, dia langsung mennggalkan wartawan dan masuk ke dalam mobilnya.
Seperti diketahui, lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan pandangannya terkait permasalahan PT Asuransi Jiwasraya. Dia mengaku mendengar terdapat niat untuk menjatuhkan sejumlah tokoh lewat pansus Jiwasraya.
Dia lantas menelusurinya lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya `geleng kepala`. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," katanya.
"Ada yang `dibidik dan harus jatuh` dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuh dia.