Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo meminta Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed (MBZ) menjadi Dewan Pengarah pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam keterangannya di Abu Dhabi, mengatakan MBZ akan menjadi dewan pengarah di proyek pembangunan ibu kota baru.
"Presiden meminta crown prince sebagai dewan pengarah di pembangunan ibu kota dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titlenya saja seperti apa, tapi ketuanya crown prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya," jelas Luhut seperti melansir rmol.id.
Namun begitu Luhut meyakinkan pembangunan ibu kota baru tetap digarap pemerintah pusat dengan menggunakan APBN. Kemungkinan ada juga investor china yang masuk ke dalam deretan nama-nama terkait pembangunan tersebut.
"Siapa saja yang tempati, mau dari Tiongkok, dari mana saja. Tapi Presiden menyampaikan pembangunan kantor pemerintah itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah," jelas Luhut.
Sejumlah pihak turut dimintai kerja samanya dalam menggarap ibu kota baru. Pemerintah telah mengajak Softbank dan IDFC First Bank ikut terlibat berinvestasi.
"Jadi secara khusus juga dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Jadi dengan ini crown prince memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya tadi juga sempat terucapkan nilainya akan terbesar di antaranya IDFC maupun Softbank, dan lain-lain," ujar Luhut.