law-justice.co - Ratusan ribu karyawan terancam menganggur, karena perusahaan tempat mereka bekerja akan hengkang dari Banten. Ketiga perusahaan tersebut terdiri atas pabrik garmen dan sepatu yang tersebar di wilayah Tangerang.
Dikutip dari Kabar Banten, Kepala Disperindag Banten Babar Suharso menuturkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan data pasti terkait pabrik yang bakal hengkang dari Provinsi Banten. Isu pabrik bakal hengkang sudah mencuat sejak 2018. Akan tetapi, saat dikonfirmasi ternyata yang terjadi pada saat itu bukan hengkang melainkan ekspansi. “Jadi ada pengembangan di luar daerah,” ujarnya.
Belakangan isu terkait pabrik bakal hengkang kembali muncul. Dengan akan bertambahnya upah di Banten pada 2020 isu pabrik bakal hengkang semakin kuat. Indikasinya mereka sudah sudah membangun pabrik serupa di Jawa Tengah.
Ia sendiri tak bisa memastikan kapan tiga pabrik tersebut bakal hengkang. Pabrik yang di Banten juga masih beroperasi. Jika pabrik di Provinsi Jateng masih dalam pembangunan maka kemungkinan besar hengkangnya pada 2020.
“Menurut info awal kami dapat informasi barusan dari Apindo yang pasti ada tiga perusahaan, dari tiga ini sudah membangun perusahaan atau pabrik baru,” katanya.
Alasan hengkang sendiri karena pabrik terbebani dengan upah di Banten yang cukup tinggi. Terlebih pada 2020 yang kemungkinan besarnya di wilayah Tangerang mencapai di atas Rp 4 juta. Ia sendiri menyayangkan alasan tersebut, sebab di Banten masih ada daerah dengan upah rendah yakni Lebak dan Pandeglang.
Alasan lainnya adalah soal keterbatasan SDM Banten yang terampil di bidang industri. Di Banten dianggap masih kekurangan SMK industri dan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus industri yang spesifik pada industri sepatu dan garmen.
“Ke depan Banten harus unggul di penyediaan ini, meskipun upah relatif tinggi harus unggul dengan ketersediaan sumber daya tterlatif dan spesifik,” ujarnya.
Terkait nasib karyawan jika perusahaan benar–benar hengkang, dia sendiri belum bisa memastikannya apakah mereka dibawa atau di PHK. Seluruhnya menjadi kebijakan pabrik secara internal.
Kedepan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Apindo Banten untuk mengatasi pabrik yang bakal hengkang. Kemungkinan pabrik hengkang harus lebih diantisipasi mengingat UMK 2020 akan semakin besar. “Kita akan bicarakan dengan Apindo dan asosiasi persepatuan,” ujarnya.
Alasan upah
Saat dikonfrimasi Ketua Apindo Banten Edy Mursalim tak menampik, ada pabrik yang bakal hengkang dari Banten. Jumlah yang sudah tercatat ada tiga dengan jenis produksi garmen dan persepatuan.
Indikasinya, di antara ketiga pabrik tersebut sudah ada yang membangun pabrik serupa di Jawa Tengah. Daerah lain yang jadi tujuan pendirian pabrik baru yaitu daerah Jawa Barat. “Upahnya murah,” katanya.
Dia menganggap alasan upah sangat wajar. Dia mengilustrasikan satu pabrik garmen di Banten dengan pabrik serupa di Jawa Tengah. Harga jual keduanya sama, tetapi ongkos karyawan berbeda. Sebab, Banten lebih besar dari Jawa Tengah. “Jadi supaya bisa bersaing ke sana (Jawa Tengah),” ujarnya.
Sebetulnya Apindo sudah menyarankan agar pabrik tetap bertahan di Banten dan memilih Lebak Pandeglang untuk lokasi pemindahan. Akan tetapi, mereka menolak dengan alasan infrastuktur yang belum memadai. “Jalannya enggak ada, infrastuktur enggak siap. Termasuk SDM nya belum,” ujarnya.
Berbeda dengan Babar, dia memprediksi karyawan yang bekerja di pabrik yang bakal hengkang mencapai puluhan ribu. Kemungkinan besar mereka tak bisa lagi bekerja, jika perusahaan benar–benar hengkang.
Sebab dari yang sudah terjadi, jarang pabrik pindah membawa karyawan. Alasannya, modal pemindahan yang diperhitungkan cukup besar. “Apalagi kalau misalnya kalau kaya Nikomas pindah,” katanya.
Dampak pabrik hengkang yang paling besar adalah terhadap karyawan. Mereka tak bisa lagi bekerja. Sementara bekas pabrik akan dengan mudah dialihkan menjadi bangunan lain, misalnya apartemen.
Selain upah, posisi pabrik persepatuan dan garmen juga berhadapan dengan pabrik asing.
“Perusahaan asing datang ke Indonesia udah siap, market udah siap, SDM sudah siap. Eh dikasih fasilitas lagi sama pemerintah, kan masuk PMA, masukin mesin enggak bayar, ini enggak bayar, sedangkan kita perusahaan lokal dikenain sama pemerintah, ya mati,” ucapnya.
Persoalan pabrik hengkang harus diantisipasi oleh pemerintah, jika tidak kondisinya akan semakin darurat. Sebetulnya persoalan yang lebih menghawatirkan bukan saja pabrik pindah. Melainkan pabrik yang sudah terjepit akibat kondisi beban produksi.
“Perusahaan yang udah enggak mapan yang kasian. Dia mau buka pabrik enggak punya duit, dia bertahan di sini mati pelan–pelan. Nah itu harus diselamatkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Kedepan ancaman pabrik hengkang kian besar mengingat upah di Banten yang terus beranjak naik.
Evaluasi
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, belum mengetahui secara detail mengenai informasi pabrik yang angkat kaki dari Banten ke Jawa Tengah. Menurutnya, saat ini pihaknya masih mengkoordinasikan hal tersebut ke sejumlah stakeholder.
“Informasi dari mana. Kami kan belum rapat dengan asosiasi mengevaluasi kondisi saat ini terkait investasi. Kami sedang koordinasikan dari kondisi eksisting yang ada,” kata Andika, ditemui di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Rabu (13/11/2019).
Andika menanggapi soal tingginya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Banten yang disebut–sebut sebagai salah satu pemicu investor di Banten eksodus ke Jateng.
“Kami kan mengikuti peraturan pusat, tidak bisa tidak. Aturannya sudah jelas dan sudah baku. Kalau tadi disebutkan karena faktor pengupahan, ya kami ikuti Kementerian Tenaga Kerja untuk menstimulus kenaikan itu berdasarkan perhitungan pemerintah pusat,” ujar Andika.
Ia mengatakan, Pemprov Banten berkomitmen untuk melakukan pembangunan di Banten. Salah satunya dengan mempermudah investor menanamkan modal di Banten. “Kami membuat program mempermudah masuknya investasi di Banten untuk pembangunan daerah,” ucapnya. (Kabar Banten)