Secara Dejure, Megawati-Prabowo Presiden & Wapres 2019-2024

Jakarta, law-justice.co - Mesranya hubungan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri secara tidak langsung hanya akan menjadikan Jokowi- Ma`ruf Amin sekadar presiden dan wakil presiden bayangan semata.

Analis geopolitik Hendrajit mengatakan, secara dejure, presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 adalah Megawati dan Prabowo.

Baca juga : Jokowi Teken UU Desa, Pakar Singgung Dana Besar dan Dinasti Politik

Jokowi, dikatakan Hendrajit, dalam hal ini berpotensi hanya akan menjadi eksekutor untuk agenda Mega-Pro (Megawati- Prabowo) 2009. Maka tentu, jika Jokowi menerima hal tersebut, kendali sepenuhnya akan berada ditangan kedua tokoh tersebut.

Namun demikian, jika Jokowi punya keberanian menolak, akan ada resistensi yang cukup keras dan dilematis bagi pemerintahan Jokowi kedepannya. Sikap Jokowi dalam hal ini bisa dilihat setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Baca juga : Langkah Prabowo Rangkul Partai Luar Koalisi, Demokrat Beri Peringatan

"Tapi sampai sekarang kita lihat, Jokowi ngikut aja tuh," kata Hendrajit seperti melansir akurat.co.

Ia mengatakan, terkait baik atau tidaknya keadaan politik itu, tergantung apakah agenda politik Mega-Pro 2009 pro-rakyat atau tidak.

Baca juga : Bamsoet Sebut MPR akan Segera Bertemu Prabowo-Gibran

Lebih lanjut Hendrajit menilai hubungan Megawati dan Prabowo yang kembali baik ini justru tidak akan berdampak baik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang.

Menurut Hendarjit, lantaran Megawati memiliki sifat yang terbilang konsisten, ia ingin menjadikan pemerintahan Jokowi di periode 2019-2024 menjadi momentum besar untuk merealisasikan perjanjian Batu Tulis yang dulu pernah terjalin pada 2009. "Megawati ingin agar pemerintahan Jokowi dapat aman sentosa," sambungnya.

Apalagi, lanjut dia, melihat tensi politik yang sudah amat mencemaskan. Kemudian ditambah lagi elektabilitas Partai Gerindra dan ketokohan Prabowo semakin tinggi.

"Mau tidak mau Megawati memang harus menggandeng Prabowo untuk mengamankan posisi PDIP pada Pemilu 2024," ucap Hendrajit.

Ia menambahkan, berdasarkan analisanya, mengapa hal tersebut baru direalisasikan Megawati saat ini, karena dalam Pilpres 2014 Megawati ingin meraih kekuasaan terlebih dahulu. Saat itu Megawati lebih melihat figur Jokowi tepat untuk meraih kekuasaan lantaran elektabilitasnya yang lebih tinggi dibandingkan Prabowo.

"Jadi sebanrnya Megawati itu belum ingkar janji. Dia hanya ingin melihat di momen apa perjanjian Batu Tulis dapat dibayarkan. Megawati itu sosok yang konsisten kalau kita lihat dari sikapnya sejak dulu," tegasnya.

Jadi peluang besar Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi-Ma`ruf lantaran politik balas budi Megawati Soekarnoputri atas Prabowo Subianto.