Jokowi Lirik 3 Kepala Daerah Jatim untuk Masuk Bursa Menteri

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (RMOL.id)

Jakarta, law-justice.co - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa ada lima pintu untuk menjadi calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma`ruf Amin.

Adapun salah satu pintunya, yakni melalui kepala daerah.

Melansir dari Detik.com, Hasto mengatakan dari pintu kepala daerah, presiden telah melakukan profiling yang dinilai berhasil membangun daerahnya. Ia menyebut, PDIP juga mempunyai banyak kepala daerah yang berhasil jika nantinya diminta.

"Tentu saja presiden telah melakukan profiling kepala-kepala daerah mana yang dinilai mampu untuk menjadi pembantu presiden. Tapi jika nanti diminta, PDIP punya banyak kepala daerah yang memiliki komitmen kerakyatan yang kuat," kata Hasto saat di kantor DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari, Jumat (18/10/2019).

Siapa saja kepala daerah Jatim yang dinilai berhasil? Hasto menyebut tiga nama yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abudullah Azwar Anas dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Bupati Kanang. Meski begitu, usulan melalui pintu kepala daerah dari PDIP sepenuhnya telah diserahkan kepada Ketua Umum Megawati.

"Dari Jatim berdasarkan penilaian masyarakat ada Bu Risma, ada Bapak Kanang, Bapak Anas. Tetapi sekali lagi itu kami sudah menyerahkan ke Bu Mega yang sudah secara intensif membangun dialog dengan bapak presiden Jokowi," beber Hasto.

Ditanya apakah Wali Kota Risma akan ditarik menjadi menteri? Lagi-lagi Hasto enggan menjelaskan detail. Karena hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua partai dengan Jokowi selaku presiden.

"Itu kan antara Ibu Megawati dengan bapak presiden. Itu yang di dalam konstitusi kami diatur seperti itu. Sehingga kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati," tutur Hasto.

Karena beliau (Megawati) adalah seorang psikolog, beliau melakukan profiling kader dengan detail. Beliau menilai bahwa menteri ini bukan pegawai biasa, menteri ini adalah pembantu presiden yang betul-betul dicari sehingga memenuhi kualifikasi," tambah Hasto.