Jakarta, law-justice.co - Periode Pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor perekonomian di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa rapor para pembantu Jokowi di bidang ekonomi tak layak ditulis.
Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, persoalan ekonomi di Indonesia bukan hal yang baru terjadi. Namun telah menjadi persoalan sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2014 lalu.
"Dari awal, ekonomi itu adalah persoalan yang paling utama. Ketika pak Jokowi naik itu kan ekonomi Indonesia masih 4,9 atau 5,0 seingat saya. Sekarang itu kan ada di poin 5,2 atau 5,3. Artinya kenaikannya nggak signifikan," ucap Dian Permata, Jumat (18/10) seperti melansir rmol.id.
Dengan kata lain, lanjut Dian, para pembantu Presiden Jokowi di Kementerian bidang ekonomi tidak menunjukkan prestasi. Bahkan bisa disebut nihil.
"Rapornya kan nggak naik, 0,2-0,3 itu bukan sebuah kenaikan spektakuler. Rapornya itu bukan merah lagi, sudah nggak layak ditulis malah," tegasnya.
Menurut Dian, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 0,2 hingga 0,5. Bahkan, Jokowi juga pernah marah lantaran ada sekitar 33 perusahaan China yang hengkang dari Indonesia.
"Ketiga, hukum sudah seperti ini, beban biaya politik ekonomi makin tinggi, sehingga ekonomi Indonesia ke depan harus menjadi fokus utama. Kita punya menteri, menteri terbaik gitu kan. Tapi kenyataannya adalah (ekonomi) kita nggak naik-naik juga. Ini kan buah kerjaan dari menteri atau anak buah pak Jokowi. Kalau seperti ini kan artinya nggak ada yang berhasil," tandasnya.