Jakarta, law-justice.co - Masyarakat Papua melalui Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga meminta pemerintah untuk menarik pasukan keamanan TNI dan Polri dari kabupaten tersebut. Warga, menurut Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, menginginkan aparat keamanan segera angkat kaki menyusul berlarutnya konflik dan kekerasan setelah operasi keamanan TNI-Polri di Nduga.
Desakan itu disuarakan agar tak lebih banyak lagi korban kemanusiaan yang jatuh.
Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga telah menuliskan temuan detail terkait korban meninggal dan pengungsi Nduga dalam sebuah laporan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor Yayasan Amnesty Internasional di Jakarta pada Rabu (14/8/2019).
Berdasarkan laporan tersebut, sejak Desember 2018 hingga Juli 2019, tim tersebut berhasil mengonfirmasi setidaknya 184 korban kemanusiaan di Nduga.
"Persoalan ini akumulasi dari semua hal yang terjadi sebelumnya. Kami berharap pihak TNI bisa tarik pasukan sehingga para masyarakat Nduga bisa kembali ke rumahnya," kata Esmon Walilo, Koordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga dilansir dari Antara.
Seperti dilansir dari Antara, dia mengungkapkan operasi keamanan di Kabupaten Nduga telah mengakibatkan banyak korban kekerasan dan masyarakat Nduga pun sampai harus mengungsi. Esmon Walilo menuturkan beberapa warga memilih mengungsi ke hutan hingga ke beberapa kabupaten/kota di luar Nduga.
"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?" ungkap Esmon.
"Kami mau Papua dibangun dalam suasana yang betul-betul damai, tidak perlu ada kekerasan," lanjutnya.
Untuk itu, dengan kondisi kemanusiaan sekarang ini di Kabupaten Nduga, Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta Presiden RI Joko Widodo segera memerintahkan penarikan pasukan TNI/Polri dari seluruh wilayah Nduga.
Penarikan itu dinilai perlu karena operasi keamanan di Nduga yang terus berlangsung justru dinilai telah menghasilkan ketidakstabilan daerah dan mengakibatkan ribuan pengungsi dan korban nyawa rakyat Nduga, Papua.
"Saat berkunjung ke Nduga, Presiden Jokowi bingung kenapa situasi di Nduga begitu mencekam. Presiden juga berjanji mau tarik tentara, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan," ungkap Esmon.
Selain itu, pihak Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga juga meminta pemerintah untuk membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM dan pekerja kemanusiaan, baik nasional maupun internasional, untuk masuk ke Kabupaten Nduga, Papua.