Jakarta, law-justice.co - Anggota parlemen di Papua menganggap pemerintah pusat setengah hati mengurai dan merampungkan konflik di Kabupaten Nduga, Papua. Padahal Legislator Papua, Emus Gwijangge mengungkapkan sejumlah lembaga telah mengungkap fakta memprihatinkan mengenai jumlah dan kondisi korban.
"Warga yang lari ke hutan, mengungsi ke kabupaten tetangga ini harus direlokasi, diberikan tempat yang aman dan nyaman, lalu ada tempat untuk anak sekolah dan sarana kesehatan," tambah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Emus Gwijangge pada Rabu (31/7/2019).
Dilansir dari Antara, Emus berduka melihat sejumlah data yang diungkap pelbagai pihak. Misalnya, jumlah pengungsi dan data korban meninggal. Ia mengingatkan, kondisi tersebut bisa memberikan dampak negatif bagi Indonesia di mata dunia internasional. Seharusnya menurutnya, kerja identifikasi masalah dan pendataan bisa dilakukan secara bersama-sama.
"Pemerintah harus duduk bersama dengan pihak terkait, data secara menyeluruh, baik yang mengungsi maupun yang dikabarkan meninggal. Ini harus pasti sehingga tidak simpang siur dan menjadi blunder," tambah Emus.
Itu sebab ia pun meminta ke pemerintah pusat dan instansi terkait untuk lebih serius dalam menyelesaikan konflik di Nduga.
"Saya minta agar pemerintah pusat dan instansi terkait lebih serius dalam menyelesaikan konflik di Nduga. Selesaikan secara menyeluruh sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan damia seperti semula," kata Emus Gwijangge, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Rabu.
Menurut dia, jika konflik Nduga hanya diselesaikan secara sepihak dan tidak sepenuh hati maka persoalan ini akan berlarut-larut. Jika sudah begitu, ia khawatir masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Apalagi kini diketahui, banyak warga yang mengungsi ke kabupaten terdekat hanya demi mendapat kenyamanan.
Sementara itu menurut Emus, DPRP juga bakal tak tinggal diam. Ia mengklaim telah merespons persoalan ini diantaranya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Nduga untuk menyelidiki peristiwa sebenarnya yang terjadi serta menyusun langkah konkret.
"Dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, ada enam fraksi di DPRP menyetujui agar TNI dan Polri ditarik dari Nduga, tapi saya juga berharap TPN/OPM juga menarik diri, agar Pemkab Nduga bisa melaksanakan tugasnya untuk menjalankan roda pemerintahan," tutur Emus.