Rakyat Lebih Suka Prabowo sebagai Oposisi

Yogyakarta, law-justice.co - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai rakyat Indonesia lebih menginginkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menempuh jalur oposisi dibandingkan dengan harus mendekat ke kubu Presiden Joko Widodo.

Oposisi, menurut dia, berperan penting, yaitu sebagai kontrol terhadap pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Baca juga : Hajar Rival Sekota, Arsenal Kian Kokoh Di Puncak Klasemen Liga Inggris

"Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin (15/7/2019).

Melansir dari Antara, Mahfud mengandaikan oposisi 36 persen apabila empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN bergabung sudah cukup lumayan untuk mengimbangi kubu pemerintah.

Baca juga : Bulan Depan, Erick Thohir Bakal Rombak Direksi-Komisaris 12 BUMN

Namun demikian, saat ini hanya PKS yang secara jelas menyatakan belum bersedia bergabung dengan pemerintah padahal kekuatannya hanya 8 persen di parlemen.

"PKS itu hanya 8 persen berarti nanti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang, tidak sehat bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," kata dia.

Baca juga : Nasib Tragis BUMN Farmasi Indofarma

Menurut dia, Presiden terpilih Joko Widodo melalui pidatonya telah membuka opsi agar muncul oposisi sebagai kekuatan kontrol di DPR yang bisa dilakukan oleh Prabowo atau partai-partai lain. Namun, Jokowi berharap agar terwujud oposisi yang terhormat karena oposisi itu merupakan peran yang mulia.

Meski demikian, ia melanjutkan, tidak ada larangan jika pada akhirnya kubu Prabowo mengambil keputusan bergabung dengan pemerintah.

"Disamping artinya yang mulia untuk melaksanakan tugas negara, ada arti yang tidak mulia yakni politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya silakan saja kalau mau mengambil politik dalam arti yang begitu. Tetapi politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya berbagi tugas," kata dia.