Jokowi akan Hajar Pejabat dan Lembaga yang Persulit Rakyat

Presiden Joko Widodo (Ist)

law-justice.co - Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan "menghajar" lembaga atau pejabat yang menghambat dan mempersulit proses birokrasi kepada masyarakat.

"Baik itu perijinan yang lambat, yang berbelit-belit apalagi yang ada punglinya (pungutan liar), hati-hati, kedepan akan saya pastikan, akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya `hajar` kalo diperlukan," kata Jokowi, Minggu (14/7/2019).

Jokowi mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk mereformasi segala birokrasi, agar lembaga-lembaga semakin sederhana dan lincah. Karena kata dia, kecepatan melayani dan memberikan izin menjadi kunci reformasi birokrasi.

"Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan akan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, untuk menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," ujar Presiden seperti dikutip dari Antara.

Menurut Presiden Jokowi, pola pikir dan perilaku lawas seperti itu adalah "penyakit" dan harus diubah, harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia mengatakan hal tersebut atas kesadarannya mengenai fenomena perkembangan zaman dunia global yang semakin dinamis, penuh perubahan, kecepatan, resiko, kompleksitas, juga penuh hal-hal tak terduga di luar perhitungan.

"Dengan inovasi-inovasi dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau, kita harus meninggalkan cara-cara lama, kita harus meninggalkan pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan," ujarnya.

"Kita harus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif," tambah dia pula.