Militer Sudan dan Oposisi Sepakati Masa Transisi 3 Tahun

law-justice.co - Pemimpin oposisi dan rezim militer Sudan telah menyepakati masa peralihan selama 3 tahun sebelum penyelenggaraan pemilihan umum, Rabu (15/5).

Dalam satu taklimat di Ibu Kota Sudan, Khatroum, kedua pihak juga menyatakan mereka telah sepakat untuk membentuk tiga tingkat pemerintahan dewan peralihan gabungan, kabinet dan parlemen.

Baca juga : Caleg yang Jual Ginjal di Bondowoso Cuma Dapat 33 Suara di Real Count

Yasir Alatta, anggota terkemuka Dewan Peralihan Militer yang memerintah, mengatakan mereka telah mengalokasikan hak untuk membentuk kabinet kepada aliansi oposisi.

"Ukuran parlemen peralihan akan terdiri atas 300 anggota, 67 persen akan diangkat oleh Deklarasi Kekuatan Perubahan dan Kebebasan dan 33 persen akan dirundingkan antara kedua pihak," demikian konfirmasi Alatta, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang.

Baca juga : Menyoal Lobi Politik Duet Anies-Imin, Arah PKB hingga Kudeta Gus Dur

Medani Abas Medani, anggota terkemuka aliansi oposisi, mengatakan perundingan direncanakan dilanjutkan pada Rabu guna membahas perincian pembentukan dewan peralihan gabungan dan persentase wakil dari kedua pihak.

"Kami juga telah sepakat untuk membentuk satu komite gabungan guna menyelidiki peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Senin malam di bundaran tempat aksi duduk di luar markas militer (di ibu kota Sudan) sehingga menewaskan delapan orang dan melukai 200 orang lagi," ia menambahkan.

Baca juga : Cak Imin Blak-blakan Soal Intrik Kudeta PKB usai Gus Dur

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, perkembangan paling akhir tersebut dicapai setelah pembicaraan antara Dewan Militer dan aliansi oposisi macet mengenai pembentukan dewan peralihan gabungan dan masa peralihan.