Jakarta, - Sebanyak ribuan massa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) dengan tegas menyerukan agar sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI merupakan figur yang mampu mengayomi seluruh komponen bangsa dan tidak bersikap Islamofobia.
Mantan Ketua Umum Humanika sekaligus Sekretaris Jenderal Prodem, Andrianto Andri mengatakan, posisi Wapres ke depan harus diisi sosok yang memiliki kedekatan dan keselarasan kerja (chemistry) dengan Presiden Prabowo Subianto.
Andrianto yang hadir di Tugu Proklamasi sejak subuh juga mengapresiasi penyelenggaraan ARBI sebagai wadah konsolidasi ormas Islam yang menurutnya sempat mengalami penzaliman dan Islamofobia pada era pemerintahan Joko Widodo.
"Presiden Prabowo saat ini telah kembali pada jalur konstitusi dengan mengakui bahwa seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, memiliki kontribusi besar terhadap Republik Indonesia," kata Andrianto kepada RMOL, Minggu, 15 November 2026.
Meski demikian, Andrianto mendesak Prabowo segera melakukan pembersihan di jajaran kabinet dari unsur-unsur yang disebutnya sebagai "virus Solo".
"Ke depan tidak boleh lagi terjadi praktik diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap umat Islam, termasuk pembubaran organisasi tanpa melalui proses pengadilan yang sah," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Oversight Committee ARBI, KH Bachtiar Nasir (UBN) menegaskan bahwa kursi Wapres berikutnya harus diisi figur pemersatu bangsa yang tidak bersikap anti terhadap Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Bachtiar saat berorasi di hadapan ribuan massa yang memadati kawasan Monumen Proklamasi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu, 15 November 2026.
"Umat Islam memiliki andil dan saham sejarah yang besar dalam memerdekakan sekaligus menjaga Indonesia. Karena itu, kepemimpinan nasional ke depan wajib diisi sosok yang amanah, pro-rakyat, serta mampu mengakomodasi kepentingan umat secara adil," kata KH Bachtiar.
Di tengah berkembangnya bursa calon pengganti Gibran, nama Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua Majelis Penasihat PAN 2024-2029, Hatta Rajasa, muncul sebagai salah satu figur yang dinilai memenuhi aspek kelayakan teknokratis maupun politis.
Selain Hatta, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga turut disebut dalam bursa Wapres. Dalam wacana yang berkembang di kalangan pendukung aksi, Dasco dinilai memiliki rekam jejak mengayomi umat Islam, salah satunya melalui langkahnya mendatangi Habib Rizieq Shihab (HRS), serta dianggap menunjukkan sikap politik yang antagonis terhadap pengaruh Solo.
Berdasarkan analisis Haidar Alwi Institute (HAI), terdapat sejumlah faktor yang mendasari penilaian kelayakan Hatta Rajasa untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Pertama, kesinambungan rekam jejak dan hubungan kerja dengan Presiden. Hatta memiliki sejarah panjang kerja sama politik sejak berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2014.
Kepercayaan tersebut kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang menetapkannya sebagai Wakil Ketua Wantimpres.
Kedua, Hatta dinilai memiliki pengalaman eksekutif dan manajerial lintas kementerian yang mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Negara Riset dan Teknologi.
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan fungsi Wapres dalam membantu Presiden mengendalikan pelaksanaan program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, posisi Hatta sebagai figur di luar Partai Gerindra dipandang mampu menjaga keseimbangan pembagian tanggung jawab politik di antara partai-partai koalisi pendukung pemerintah seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN.
Konsolidasi yang turut dihadiri jajaran pimpinan ormas Islam dan tokoh pergerakan nasional itu juga melahirkan lima poin tuntutan dalam Deklarasi Rakyat Indonesia yang dibacakan KH Bachtiar Nasir.
Di penghujung rangkaian orasi, sorotan turut diarahkan pada penanganan skandal penyadapan dan dugaan tindakan makar yang dinilai meresahkan para aktivis maupun pejabat.
Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Ustaz Asep Syahruddin dalam orasinya menyatakan keyakinan bahwa jajaran kepolisian yang menangani perkara tersebut bukan aktor utama pengoperasian penyadapan.
API Jawa Barat secara terbuka menyampaikan dugaan bahwa mantan Presiden Joko Widodo merupakan pengguna akhir (end user) di balik kasus penyadapan tersebut.