[INTRO]
Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin menguat. Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung), mulai dari mandeknya eksekusi terpidana Silfester Matutina hingga dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, dinilai menjadi alasan perlunya penyegaran di tubuh korps Adhyaksa.
Praktisi sekaligus pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra menilai, kepemimpinan Burhanuddin telah mengecewakan publik dan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada Kejagung. Salah satu persoalan yang paling mencolok adalah belum dieksekusinya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap Silfester Matutina. "Sudah sejak lama desakan pergantian Jaksa Agung disuarakan masyarakat. Kinerjanya semakin menenggelamkan Kejagung. Paling kasatmata kasus Silfester yang tak kunjung dieksekusi, padahal sudah ada keputusan hukum tetap atau inkrah," kata Sri Radjasa sebagaimana dikutip Inilah, Sabtu (14/11/2026).
Silfester merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), kelompok relawan pendukung Joko Widodo. Pada 16 September 2019, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 287 K/Pid/2019 menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan kepada Silfester karena terbukti melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.
Namun, hingga November 2026, putusan tersebut belum juga dieksekusi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, terlebih Silfester dikenal sebagai pendukung Jokowi.
Sri Radjasa juga menyoroti posisi Burhanuddin yang diangkat menjadi Jaksa Agung pada 23 Oktober 2019, saat pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pergantian Jaksa Agung diperlukan untuk memutus persepsi adanya beban politik masa lalu dalam penegakan hukum. "Jaksa Agung bagian dari legasi Jokowi. Untuk menangkap Silfester saja tidak mampu," ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan suap dan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Sri Radjasa menilai, perkara tersebut menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Burhanuddin dalam membangun integritas dan transparansi di lingkungan Kejagung. "Saya tidak yakin Febrie main sendiri. Tentu masih ada otaknya yang belum tersentuh hukum," katanya.
Dia mendesak agar penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada individu yang telah terungkap. Penegak hukum, menurut dia, harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga berada di balik perkara tersebut.
Sri Radjasa turut mempertanyakan klaim Kejagung mengenai penyelamatan uang negara sebesar Rp24 triliun hingga Oktober 2026. Menurut dia, capaian tersebut belum cukup untuk disebut sebagai prestasi apabila proses penyelamatan aset tidak disertai transparansi mengenai asal-usul uang, perkara yang mendasari penyitaan, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
"Harus dijelaskan, sita duit dalam jumlah besar dari siapa atau perusahaan apa? Kasusnya apa? Pelakunya siapa? Dan pelakunya kenapa tidak dijebloskan ke bui? Kok seperti tilang saja, setelah bayar, bebas," tandasnya.
Lebih jauh, Sri Radjasa mengingatkan terungkapnya perkara yang menyeret Febrie berpotensi memunculkan faksi-faksi di internal Kejagung. Situasi tersebut, menurut dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu soliditas dan efektivitas penegakan hukum.
Karena itu, dia mendorong Prabowo melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kejagung dan mempertimbangkan pergantian Jaksa Agung. Adapun mengenai sosok pengganti Burhanuddin, Sri Radjasa menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Kalau siapa sosok yang layak, kami percaya pilihan Presiden adalah yang terbaik," pungkasnya.