[INTRO]
Penarikan utang baru pemerintah mencapai Rp629,3 triliun hingga Oktober 2026 atau 75,6 persen dari target APBN 2026. Di tengah meningkatnya pembiayaan negara, beban pembayaran bunga utang juga membengkak hingga Rp494 triliun, memperlihatkan besarnya tekanan biaya utang terhadap keuangan negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp586,1 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman mencapai Rp43,2 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026), Suahasil menyatakan pemerintah mengatur strategi penerbitan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas, kondisi pasar keuangan, serta upaya menekan biaya pembiayaan. "Pengadaan utang terjaga on track, disesuaikan dengan kebutuhan kas. Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," ujar Suahasil.
Dia mengakui, dinamika pasar keuangan sempat menekan minat investor terhadap surat utang pemerintah. Tekanan tersebut terjadi setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 16 Oktober 2026 mengumumkan dimulainya konsultasi terkait kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia menjadi stand-alone market.
Dampaknya terlihat dari penurunan nilai penawaran yang masuk (incoming bid) dalam lelang SBN. Pada 13 Oktober 2026, nilai penawaran mencapai Rp64,8 triliun. Namun, angka tersebut merosot menjadi sekitar Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026. Meski demikian, minat investor mulai pulih. Suahasil mencatat nilai penawaran SBN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun pada 10 November 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sejak September 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk menentukan strategi penerbitan surat utang hingga akhir tahun. Keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas negara, serta perkembangan pasar keuangan.
Menurut Suminto, masa penawaran masih berlangsung hingga 2 Desember 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan pembiayaan dan kondisi pasar sebelum menentukan langkah penerbitan utang berikutnya. "Kita masih dalam masa penawaran sampai nanti tanggal 2 Desember. Itu yang sudah pasti. Untuk dari itu, tentu kita akan melihat perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas dan juga kondisi pasar," kata Suminto.
Pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan kas pada awal 2027 dalam menentukan besaran dan waktu penerbitan utang. Artinya, strategi pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan APBN hingga akhir 2026, tetapi juga menjaga kecukupan likuiditas memasuki tahun anggaran berikutnya. Di sisi lain, beban pembayaran bunga utang pemerintah telah mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri mendominasi sebesar Rp458,4 triliun. Adapun pembayaran bunga utang luar negeri tercatat Rp35,6 triliun.
Suminto menyebut dominasi pembayaran bunga utang dalam negeri memberikan dampak terhadap likuiditas sektor keuangan domestik. Dana pembayaran bunga tersebut, menurut dia, turut menjadi sumber likuiditas dan mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri. "Belanja bunga yang kita realisasikan itu mainly di dalam negeri dan tentu akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan juga akan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi," ujarnya.