Jakarta , - Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan.
Kenaikan harga pangan, penyusutan kelas menengah, dan memburuknya kredit pinjaman daring memperlihatkan tekanan daya beli yang tidak cukup diselesaikan melalui stimulus konsumsi akhir tahun.
Mengapa ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen, tetapi semakin banyak masyarakat harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika pemerintah merayakan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026, sementara harga pangan meningkat, kelas menengah tertekan, dan risiko gagal bayar pinjaman daring justru memburuk.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan kumulatif Januari hingga September mencapai 5,45 persen.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dan menyumbang 51,97 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap kuat.
Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi agregat tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.
Persoalan utama Indonesia bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan menghasilkan pendapatan riil, pekerjaan berkualitas, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Bank Indonesia mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan.
Namun, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen, meningkat dari 5,03 persen pada September.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan memiliki konsekuensi lebih berat dibandingkan kelompok kaya.
Sebagian besar pendapatan harus digunakan untuk kebutuhan pokok, sehingga ruang untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan konsumsi lainnya menyempit.
Tekanan tersebut semakin serius karena kualitas pekerjaan belum sepenuhnya membaik.
BPS mencatat 57,93 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal pada Agustus 2026, sementara rata-rata upah buruh hanya Rp3,42 juta per bulan.
Ini artinya, pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat menghasilkan pekerjaan dengan pendapatan dan perlindungan yang memadai.
Kondisi kelas menengah memperlihatkan persoalan serupa.
Data BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025.
Sebaliknya, kelompok menuju kelas menengah meningkat menjadi 142 juta orang.
Penurunan tersebut tidak berarti seluruhnya jatuh miskin.
Namun, semakin banyak keluarga berada dalam posisi ekonomi yang mudah terguncang ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan kesehatan mendadak.
Gejala tekanan keuangan rumah tangga juga perlu dibaca melalui perkembangan pinjaman daring.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, meningkat 17,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah memburuknya kualitas pembayaran.
Tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 meningkat dari 4,32 persen pada Juli menjadi 4,73 persen pada Agustus, kemudian mencapai 5,36 persen pada September 2026.
Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya proporsi pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.
Angkanya bahkan sudah melampaui ambang 5 persen yang menjadi perhatian pengawasan OJK.
Perlu diakui, pinjaman daring tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi.
Sebagian mendukung modal usaha dan aktivitas produktif.
Namun, ketika pembiayaan berkembang bersamaan dengan meningkatnya kredit bermasalah, muncul pertanyaan penting mengenai kemampuan peminjam memenuhi kewajiban utangnya.
Apabila sebagian masyarakat menggunakan utang baru untuk mempertahankan konsumsi atau membayar kewajiban sebelumnya, pertumbuhan belanja yang tampak kuat dapat menyembunyikan kerentanan keuangan.
Dalam keadaan tersebut, utang bukan lagi sekadar instrumen pembiayaan, melainkan berpotensi menjadi mekanisme bertahan hidup.
Risikonya adalah lingkaran tekanan keuangan: pendapatan terbatas, kebutuhan meningkat, pinjaman bertambah, dan pembayaran cicilan semakin mengurangi kemampuan konsumsi berikutnya.
Oleh karena itu, kenaikan TWP90 harus dibaca sebagai sinyal risiko yang perlu diteliti bersama indikator pendapatan, penggunaan pinjaman, serta kemampuan membayar rumah tangga.
Stimulus Nataru Tidak Cukup Mengobati Persoalan Struktural
Pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai Rp883,4 miliar menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Kebijakan tersebut dapat membantu sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, dan UMKM.
Namun, manfaatnya berpotensi lebih besar dinikmati kelompok yang memang memiliki kemampuan melakukan perjalanan.
Masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok tentu tidak otomatis memperoleh manfaat dari diskon tiket pesawat atau kereta.
Persoalannya bukan apakah stimulus diperlukan, melainkan apakah manfaat fiskalnya benar-benar memperkuat daya beli masyarakat atau hanya memindahkan konsumsi ke periode liburan.
Pemerintah perlu mengombinasikan stimulus tersebut dengan stabilisasi harga pangan, bantuan yang tepat sasaran, penciptaan pekerjaan formal, serta penguatan pendapatan pekerja.
OJK juga harus memperketat pengawasan kualitas pinjaman daring, menguji kemampuan membayar calon peminjam, dan memperkuat perlindungan terhadap praktik pembiayaan yang berisiko memperburuk beban utang rumah tangga.
DPR perlu memastikan anggaran stimulus dievaluasi berdasarkan manfaat ekonomi tambahan dan kelompok masyarakat yang menerimanya, bukan sekadar besarnya anggaran terserap.
Pada akhirnya, pertumbuhan 5,47 persen patut diapresiasi, tetapi tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Ekonomi tidak boleh dianggap berhasil hanya karena PDB meningkat, sementara masyarakat semakin bergantung pada utang untuk mempertahankan kehidupannya.
Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika pendapatan riil meningkat, harga kebutuhan dasar terjangkau, kelas menengah menguat, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tanpa terus-menerus menambah utang.