Jakarta, - Banyak kalangan menyoroti soal kabar Gibran Rakabuming Raka yang ingin mundur dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.
Presiden Prabowo didesak menolak dan mendorong pemakzulan di DPR.
Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI semakin ramai diperbincangkan.
Di tengah polemik yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut, muncul desakan dari warganet agar Presiden Prabowo Subianto tidak begitu saja menerima keinginan mundur sang wakil presiden.
Dia justru berharap Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gibran dan mendorong proses pemakzulan melalui DPR.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai menyentil posisi politik Gibran di tengah polemik yang sedang berkembang.
“Semoga Pak Prabowo nolak, terus makzulkan aja di DPR, enak banget mundur,” tulis akun tersebut dalam unggahannya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Komentar itu memperlihatkan adanya suara kritis di media sosial terhadap kemungkinan Gibran mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri.
Bagi warganet tersebut, mundur secara sukarela dianggap bukan pilihan yang seharusnya begitu saja diterima.
Polemik ini bermula setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap adanya pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu disebut membahas sejumlah persoalan politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Keinginan itu muncul di tengah dinamika yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut sontak memicu perhatian publik.
Pasalnya, jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis dalam pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi politik dan konstitusional.
Meski kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak keinginan tersebut.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Artinya, belum ada keterangan resmi bahwa Prabowo menerima ataupun menolak permintaan pengunduran diri sang wakil presiden.
Selain membicarakan persoalan jabatan, Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Situasi ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin kompleks.
Bukan hanya menyangkut masa depan jabatan orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan polemik hukum dan kepercayaan publik.
Sementara itu, desakan warganet agar Prabowo menolak pengunduran diri dan mendorong pemakzulan melalui DPR menjadi salah satu respons yang mencuri perhatian.
Namun, pemakzulan presiden maupun wakil presiden bukan keputusan yang bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan di media sosial.
Proses tersebut memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hingga kabar ini berkembang, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.