[INTRO]
Di sekitar Konferensi Republik yang dipimpin Sudirman Said berkumpul sejumlah akademisi, aktivis, ahli hukum, ekonom, dan mantan pejabat publik. Mereka bukan kelompok yang sepenuhnya homogen. Namun, ada kesamaan pengalaman dan orientasi yang membuat sebagian dari mereka dapat ditempatkan dalam kategori yang saya sebut kaum Liberal Etik.
Mereka disebut liberal bukan terutama karena mendukung pasar bebas. Banyak di antara mereka justru kritis terhadap ketimpangan, oligarki, dan kapitalisme yang tidak terkendali. Liberalisme mereka terutama tampak dalam pembelaan terhadap kebebasan sipil, supremasi hukum, pluralisme, pembatasan kekuasaan, dan kemandirian masyarakat sipil.Mereka disebut etik karena politik bagi kelompok ini bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan ikhtiar moral untuk mencegah kekuasaan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Pengalaman perlawanan terhadap Orde Baru dan keterlibatan dalam pembentukan demokrasi pasca-1998 merupakan salah satu sumber identitas politiknya.Di seberangnya berdiri Presiden Prabowo Subianto dengan cara berbeda dalam membaca republik. Prabowo tidak memulai dari kekhawatiran terhadap negara yang terlalu kuat, melainkan dari kegelisahan terhadap negara yang tidak cukup kuat. Indonesia, dalam pandangannya, menghadapi ketergantungan ekonomi, kebocoran kekayaan, lemahnya produksi nasional, tertinggalnya teknologi, serta ketidakmampuan negara mengorganisasi sumber dayanya.Di sinilah muncul perbedaan mendasar. Prabowo melihat republik terutama sebagai proyek kedaulatan kolektif. Kaum Liberal Etik melihatnya terutama sebagai tatanan moral-konstitusional yang harus melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan.*Dua Pertanyaan yang Berbeda*Prabowo bertanya: bagaimana membuat bangsa ini mampu bertindak? Kaum Liberal Etik bertanya: siapa yang mengawasi pihak yang bertindak atas nama bangsa?Bagi Presiden Prabowo, persoalan utama Indonesia adalah defisit kapasitas. Negara harus mampu menyediakan pangan, menguasai energi, membangun industri, menciptakan pekerjaan, mengarahkan modal, mengembangkan teknologi, dan bertahan di tengah turbulensi geopolitik.Bagi Liberal Etik, persoalan utama Indonesia adalah defisit pengawasan. Kekuasaan presiden membesar, parlemen melemah, partai terserap ke dalam pemerintahan, lembaga hukum kehilangan kemandirian, ruang sipil menyempit, sementara oligarki bekerja melalui hukum, regulasi, dan penguasaan narasi.Prabowo melihat kekuasaan sebagai kapasitas untuk melakukan transformasi. Liberal Etik melihat kekuasaan sebagai kekuatan yang selalu mengandung kemungkinan penyalahgunaan.Karena itu, Prabowo cenderung mengutamakan kepemimpinan strategis, koordinasi, disiplin, dan mobilisasi sumber daya. Kaum Liberal Etik mengutamakan deliberasi, transparansi, pembagian kekuasaan, serta hak masyarakat untuk menggugat keputusan.Perbedaan juga terlihat dalam cara memandang militer. Bagi Prabowo, pengalaman militer dapat menjadi sumber disiplin, keberanian, patriotisme, strategi, dan kemampuan organisasi. Bagi Liberal Etik, militer mengingatkan pada dwifungsi ABRI, represi politik, hierarki komando, dan lemahnya supremasi sipil. Yang satu membaca militer melalui kapasitas; yang lain membacanya melalui memori kekuasaan.Dalam ekonomi, Prabowo lebih dekat dengan gagasan negara pembangunan. Negara tidak cukup menjadi wasit, tetapi harus menjadi arsitek. BUMN, koperasi, kebijakan industri, hilirisasi, pembiayaan pembangunan, serta perlindungan sektor strategis ditempatkan dalam suatu rancangan Ekonomi Kedaulatan.Kaum Liberal Etik tidak selalu menolak negara yang aktif. Mereka juga menghendaki keadilan sosial dan pengendalian oligarki. Akan tetapi, mereka lebih mencemaskan hubungan tertutup antara negara, elite politik, dan kelompok bisnis. Bagi mereka, kebijakan ekonomi yang besar tanpa transparansi dapat mengubah negara pembangunan menjadi kapitalisme kroni.*Persamaan yang Sering Terlupakan*Perbedaan tersebut tidak berarti kedua pihak tidak memiliki dasar perjumpaan. Presiden Prabowo dan Liberal Etik sesungguhnya berhadapan dengan sejumlah musuh yang sama: oligarki, korupsi, ketimpangan, institusi yang tidak efektif, rendahnya mutu pendidikan, merosotnya kepercayaan publik, serta eksploitasi sumber daya yang tidak menghasilkan kemakmuran rakyat.Keduanya juga tidak puas terhadap demokrasi yang berhenti pada pemilu. Prabowo menuntut agar demokrasi menghasilkan kesejahteraan, kekuatan ekonomi, dan kedaulatan. Liberal Etik menuntut agar demokrasi menghasilkan akuntabilitas, kebebasan, keadilan, dan kemampuan mengoreksi kekuasaan.Dengan kata lain, keduanya sama-sama mencari demokrasi substantif, tetapi masuk melalui pintu berbeda.Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan formal tidak banyak berarti bagi warga yang lapar, tidak berpendidikan, sakit tanpa pelayanan, dan tidak mempunyai pekerjaan. Liberal Etik mengingatkan bahwa kesejahteraan yang diberikan dari atas tidak boleh dibayar dengan hilangnya kebebasan, pengawasan, dan martabat warga.Prabowo menawarkan negara kuat. Liberal Etik menuntut masyarakat sipil kuat. Republik yang sehat justru membutuhkan keduanya.*Dilema yang Tidak Unik*Pertentangan antara kepentingan publik dan kebebasan individu bukan persoalan khas Indonesia. Hampir semua negara menghadapinya. Yang membedakan adalah cara mereka melembagakan pertentangan tersebut.Amerika Serikat memulai dari hak individu. Pemerintah harus membuktikan alasan yang sangat kuat ketika hendak membatasi kebebasan dasar. Model ini menghasilkan perlindungan besar bagi kebebasan, kreativitas, dan pluralisme, tetapi tidak selalu berhasil menciptakan solidaritas sosial. Kebebasan formal dapat hidup berdampingan dengan ketimpangan material yang luas.Prancis memilih tradisi republikan. Warga tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi sebagai anggota komunitas politik yang setara. Negara diberi ruang besar untuk mempertahankan pendidikan nasional, pelayanan publik, sekularisme, dan identitas kewargaan. Kekuatannya terletak pada kesatuan republik; kelemahannya adalah kemungkinan negara mengabaikan pengalaman khusus kelompok minoritas atas nama universalisme.Negara-negara Nordik mengambil jalan berbeda. Mereka menggunakan tindakan kolektif untuk memperluas kebebasan individual. Pajak yang tinggi diterima karena menghasilkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penitipan anak, dan keamanan ketika kehilangan pekerjaan. Individu menjadi lebih bebas karena tidak sepenuhnya bergantung pada keluarga, majikan, atau kekayaan pribadi.Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa negara dapat mengarahkan industrialisasi tanpa menghapus kepemilikan privat. Negara menentukan prioritas, menyediakan pembiayaan, melindungi sektor strategis, dan mengoordinasikan dunia usaha. Namun, pengalaman Korea juga memperlihatkan sisi gelapnya: represi buruh, kedekatan pemerintah dengan konglomerat, dan pembatasan kebebasan. Negara pembangunan baru menjadi lebih sehat setelah dipagari oleh demokratisasi, pers, parlemen, pengadilan, dan masyarakat sipil.Singapura mendahulukan ketertiban, kompetensi pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan pertumbuhan. Pemerintah memperoleh keleluasaan besar karena mampu menunjukkan hasil. Akan tetapi, legitimasi kinerja menghadapi batas ketika masyarakat menjadi semakin plural dan tuntutan terhadap kebebasan meningkat.Tiongkok memperlihatkan kemampuan luar biasa negara dalam membangun infrastruktur, industri, teknologi, dan program jangka panjang. Namun, ketika partai-negara sekaligus menentukan tujuan, melaksanakan kebijakan, mengawasi, dan menilai dirinya sendiri, muncul persoalan besar: siapa yang dapat mengatakan bahwa negara sedang keliru?*Pelajaran dari Jerman*Di antara berbagai pengalaman tersebut, Jerman menawarkan sintesis yang menarik. Negara itu tidak memilih antara negara kuat dan hak individu. Jerman membangun negara sosial yang aktif, tetapi menempatkan martabat manusia sebagai batas yang tidak boleh ditembus kekuasaan.Instrumen utamanya adalah prinsip proporsionalitas. Setiap pembatasan terhadap hak harus melewati beberapa pertanyaan. Apakah tujuan kebijakannya sah? Apakah kebijakan itu benar-benar dapat mencapai tujuan? Apakah tersedia cara lain yang lebih ringan? Apakah manfaat publik sebanding dengan kerugian yang ditanggung individu?Dengan prinsip ini, “kepentingan publik” tidak cukup diucapkan sebagai slogan. Pemerintah harus membuktikannya. Sebaliknya, hak individu juga tidak diperlakukan sebagai alasan untuk menolak semua campur tangan negara.Hak milik, misalnya, tetap dilindungi, tetapi penggunaannya dapat diatur demi kepentingan umum. Kebebasan dijamin, tetapi dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain dan tatanan demokratis. Negara boleh kuat, tetapi kekuatannya harus bekerja melalui hukum dan dapat diuji oleh pengadilan.*Bukan Memilih Salah Satu*Indonesia tidak harus memilih antara Presiden Prabowo dan Liberal Etik. Kita justru harus menemukan pembagian fungsi yang memungkinkan keduanya berkontribusi.Presiden harus mempunyai kapasitas untuk memimpin transformasi. Namun, masyarakat sipil harus mempunyai kebebasan untuk menguji arah dan dampaknya. Parlemen mengotorisasi penggunaan kekuasaan dan anggaran. Birokrasi menjalankannya secara profesional. Pengadilan menjaga batas konstitusional. Pers dan universitas menyediakan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau keliru.Kepentingan publik juga tidak boleh ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang membatasi kebebasan atau mengambil sumber daya masyarakat harus menjelaskan tujuan, bukti, penerima manfaat, penanggung biaya, indikator keberhasilan, dan jangka waktunya.Program publik harus dilembagakan sebagai hak dan sistem, bukan didistribusikan sebagai kemurahan hati penguasa. Pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, pekerjaan, dan perlindungan sosial harus berlaku berdasarkan kriteria umum, bukan kedekatan dan loyalitas politik. Tanpa itu, kepentingan publik mudah berubah menjadi patronase.Pada saat yang sama, Liberal Etik harus bergerak melampaui politik kewaspadaan. Masyarakat sipil tidak cukup menunjukkan apa yang tidak disukainya. Ia perlu menawarkan desain industri, kebijakan energi, pembiayaan pembangunan, strategi teknologi, reforma birokrasi, dan mekanisme distribusi kesejahteraan.Kritik tanpa kapasitas menawarkan jalan keluar dapat terasing dari kebutuhan material masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan tanpa kritik akan kehilangan kemampuan belajar.*Republikanisme Berkapasitas*Indonesia memerlukan sintesis yang dapat disebut Republikanisme Berkapasitas: negara cukup kuat untuk mengerjakan kepentingan bersama, warga cukup kuat untuk mengawasi negara, dan hukum cukup kuat untuk menjaga keduanya.Dalam sintesis ini, Prabowo tidak harus menjadi seorang liberal untuk menghormati kebebasan. Ia hanya harus menerima bahwa kritik merupakan informasi yang dibutuhkan pemerintahan untuk mengetahui kesalahannya.Kaum Liberal Etik juga tidak harus meninggalkan prinsip demokrasi untuk mendukung negara pembangunan. Mereka hanya perlu menerima bahwa hak politik membutuhkan fondasi material: pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, teknologi, dan kedaulatan ekonomi.Perbedaan antara keduanya tidak perlu dihapus. Justru dari ketegangan itulah republik memperoleh keseimbangan. Negara yang hanya kuat akan cenderung dominan. Masyarakat sipil yang hanya kritis tanpa kemampuan mengorganisasi alternatif akan menjadi suara moral yang tidak mengubah keadaan.Indonesia membutuhkan Presiden Kuat, bukan Presiden Dominan. Presiden kuat meningkatkan kapasitas negara sekaligus membuka mekanisme koreksi. Presiden dominan meningkatkan kapasitas komando dengan menutup umpan balik.Karena itu, rumusan perjumpaannya sederhana: negara harus cukup kuat untuk mengubah nasib rakyat, tetapi tidak boleh cukup dominan untuk membungkam rakyat yang hendak mengoreksinya.Di sanalah Prabowo dan Liberal Etik seharusnya bertemu—bukan dalam penyeragaman pandangan, melainkan dalam pembagian peran untuk menjaga republik tetap berdaulat, adil, bebas, dan mampu belajar dari kesalahannya.