[INTRO]
Sebagaimana diberitakan law-justice.co, Selasa, 11/08/2026, Destry Damayanti menjadi bahan pembicaraan setelah Presiden Prabowo Subianto mengajukannya sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Presiden telah mengirimkan Surat Presiden kepada DPR pada 10 Agustus 2026 dengan hanya satu nama: Destry Damayanti. DPR memiliki waktu untuk menyetujui atau menolak pencalonan tersebut, sementara Destry saat ini menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.
Pergantian seorang gubernur BI , bukan sekedar pergangian biasa karena hal itu menunjukkan arah baru hubungan pemerintah, Bank Indonesia, dan pasar. Pengajuan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Perry Warjiyo.
Ia adalah pilihan politik-ekonomi yang membawa pesan jauh lebih besar: Prabowo tampaknya menginginkan kesinambungan kebijakan moneter sekaligus hubungan yang lebih erat antara otoritas fiskal dan bank sentral. Pasar merespons positif pencalonan itu; rupiah bahkan menguat setelah pengumuman tersebut..
Namun justru karena pasar menyambut baik, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi “apakah Destry kompeten?” Melainkan: untuk kepentingan siapa dan dengan mandat seperti apa Destry nantinya memimpin Bank Indonesia?
Dari Citibank, Mandiri, LPS hingga BI
Secara profesional, sulit mengatakan Destry adalah figur yang miskin pengalaman. Ia lahir di Jakarta pada 1963, memperoleh gelar ekonomi dari Universitas Indonesia dan kemudian Master of Science di bidang Regional Science dari Cornell University. Kariernya melintasi akademisi, pemerintahan, perbankan, pasar modal, lembaga penjaminan simpanan, hingga bank sentral.
Destry pernah bekerja di Kementerian Keuangan, menjadi ekonom Citibank, Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pada 2019 ia masuk jajaran Dewan Gubernur BI sebagai Deputi Gubernur Senior dan kembali diperpanjang untuk periode 2024-2029.
Dengan kata lain, Destry bukan orang luar yang tiba-tiba dipasang untuk memimpin bank sentral.Ia sudah berada di jantung BI selama sekitar tujuh tahun.Karena itu, pencalonannya membawa satu keuntungan besar: kontinuitas. Pasar tidak harus menebak-nebak siapa Destry dan bagaimana ia memahami mekanisme bank sentral. Ia sudah tahu ruang rapat BI, memahami pasar keuangan, mengenal persoalan likuiditas dan nilai tukar, sekaligus memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lembaga fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menilai pengalaman Destry Damayanti memadai dan menekankan bahwa keduanya sudah terbiasa bekerja sama sejak berada di lingkungan LPS. Menurut Purbaya, pengalaman itu dapat membantu koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dan di sinilah alasan politik-ekonomi pencalonan Destry mulai terlihat.
Prabowo tidak sedang mencari “orang baru”
Jika tujuan Prabowo semata-mata mencari perubahan radikal di BI, Destry bukan pilihan paling logis.Justru sebaliknya. Destry adalah pilihan perubahan tanpa harus menciptakan kejutan.
Setelah pengunduran diri Perry Warjiyo yang mendadak, pasar membutuhkan kepastian. Reuters mencatat pencalonan Destry disambut positif karena pengalaman panjangnya di BI dan pasar keuangan dipandang memungkinkan kesinambungan kebijakan. Ekonom DBS Radhika Rao bahkan menilai Destry cenderung menekankan stabilitas rupiah dan kontinuitas kebijakan.
Ini sangat penting bagi Prabowo.Pemerintah membutuhkan pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan tanpa stabilitas rupiah, inflasi terkendali, dan kepercayaan investor akan menjadi pertumbuhan yang mahal. Karena itu, pilihan Destry dapat dibaca sebagai pesan:“Agenda pertumbuhan tetap berjalan, tetapi jangan sampai pasar panik.”
Destry bukan Perry Warjiyo
Di sinilah perbedaan keduanya menjadi menarik. Perry Warjiyo adalah produk yang sangat kuat dari dunia Bank Indonesia. Kariernya dibangun selama puluhan tahun di bank sentral, dengan pengalaman mendalam dalam kebijakan moneter, makroekonomi, pasar keuangan, dan hubungan internasional. Sementara itu Destry memiliki DNA yang sedikit berbeda. Ia adalah ekonom yang pernah lama bersentuhan dengan pasar keuangan dan dunia korporasi, sebelum masuk ke lembaga-lembaga negara. Ia sempat melanglang buana ke Citibank. Mandiri Sekuritas. Bank Mandiri. LPS. Kemudian BI.
Jika Perry dapat disebut sebagai central banker yang sangat kuat dengan basis akademik ekonomi, Destry lebih tepat dilihat sebagai ekonom dan teknokrat yang kemudian menjadi central banker.
Perbedaan latar belakang ini penting karena cara melihat persoalan ekonomi juga bisa berbeda. Destry sangat memahami bagaimana kebijakan BI dibaca oleh pasar: bagaimana suku bunga memengaruhi arus modal, bagaimana nilai tukar memengaruhi ekspektasi investor, bagaimana likuiditas memengaruhi kredit, dan bagaimana kebijakan bank sentral diterjemahkan oleh industri keuangan.
Reuters menggambarkan Destry sebagai pembuat kebijakan yang pragmatis dan berorientasi pada stabilitas, tetapi memiliki nuansa pro-pertumbuhan. Maka, menyebut Destry sebagai “neoliberal” secara ideologis mungkin terlalu jauh.
Tidak ada dasar kuat untuk mengatakan ia menganut neoliberalisme dalam pengertian ideologis misalnya menghendaki negara mundur sejauh mungkin dari perekonomian.
Tetapi jika istilah itu digunakan secara longgar untuk menggambarkan ekonom yang percaya pada mekanisme pasar, stabilitas makro, kredibilitas moneter, investasi dan sektor keuangan, Destry memang terlihat lebih dekat ke arus ekonomi mainstream pro-pasar. Dan justru itu yang mungkin membuatnya menarik bagi Prabowo.
Tetapi di sinilah masalah besarnya: independensi
Bank Indonesia bukan departemen pemerintah. Independensi BI bukan aksesori. Ia merupakan fondasi kepercayaan terhadap rupiah dan kebijakan moneter. Pemerintah memang harus berkoordinasi dengan BI. Bahkan dalam ekonomi modern, koordinasi fiskal-moneter adalah keniscayaan.
Tetapi koordinasi tidak boleh berubah menjadi subordinasi. Inilah pertanyaan terbesar yang akan mengiringi kepemimpinan Destry Damayanti jika DPR menyetujuinya. Reuters mencatat bahwa Destry dipandang memiliki hubungan kerja yang kuat dengan pemerintah dan Menteri Keuangan. Hubungan tersebut dapat menjadi kekuatan karena mengurangi gesekan antara kebijakan fiskal dan moneter. Tetapi pasar akan membedakan secara tajam antara koordinasi dan ketundukan. Ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada.
Bank Indonesia saat ini menghadapi tekanan untuk ikut mendukung agenda pertumbuhan pemerintah, sementara pemerintah Prabowo memasang ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Pada saat yang sama, BI tetap harus menjaga inflasi dan stabilitas rupiah.
Di sinilah Destry akan diuji.Apakah ia akan menjadi gubernur yang membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan?. Tentu.Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah:Seberapa jauh ia bersedia membantu pemerintah jika bantuan tersebut berpotensi bertabrakan dengan stabilitas moneter?
Inilah ujian sebenarnya
Salah satu risiko terbesar bukanlah apakah Destry terlalu “pro-pasar” atau terlalu “pro-pemerintah”.Risiko sebenarnya adalah ketika kepentingan jangka pendek pemerintah bertabrakan dengan kebutuhan jangka panjang bank sentral.Pemerintah selalu mempunyai target politik: pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, belanja, pembangunan.
Bank sentral mempunyai horizon yang berbeda.BI harus memikirkan inflasi, nilai tukar, ekspektasi masyarakat, stabilitas sistem keuangan dan kredibilitas kebijakan moneter.Keduanya harus bekerja sama. Tetapi keduanya tidak boleh menjadi satu. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede pun menekankan pentingnya Destry menjaga independensi BI dan memastikan kebijakan tetap berbasis data.
Karena itu, keberhasilan Destry kelak bukan hanya diukur dari apakah rupiah menguat atau suku bunga turun. Ia juga harus diukur dari satu hal yang jauh lebih sulit:apakah BI tetap mampu mengatakan “tidak” kepada pemerintah ketika data ekonomi mengharuskan demikian.
Pilihan aman atau pilihan strategis?
Bagi Prabowo, Destry adalah pilihan yang relatif aman. Ia berpengalaman. Ia dikenal pasar. Ia memahami BI. Ia memiliki pengalaman di sektor keuangan. Ia mempunyai rekam jejak panjang di lembaga negara. Dan yang tidak kalah penting, ia bukan figur yang sama sekali asing bagi pemerintah.
Bagi pasar, karakter ini memberikan ketenangan.Bagi pemerintah, karakter ini memberikan peluang koordinasi.Tetapi bagi demokrasi ekonomi, justru di situlah pertanyaan kritis harus diajukan.Bank Indonesia membutuhkan gubernur yang bisa bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tidak bekerja untuk pemerintah.
Itulah garis merahnya.Jika Destry mampu menjaga garis tersebut, pencalonannya bisa menjadi kabar baik: seorang teknokrat berpengalaman mengambil alih BI tanpa menimbulkan guncangan besar.
Namun jika independensi BI perlahan ditukar dengan loyalitas kebijakan, maka sejarah mungkin akan membaca pencalonan Destry Damayanti secara berbeda. Bukan sebagai pergantian gubernur. Melainkan sebagai babak baru hubungan kekuasaan antara pemerintah dan bank sentral. Dan karena DPR belum memberikan persetujuan, pertanyaan terbesar sebenarnya baru akan dimulai dalam proses fit and proper test. Bukan sekadar “Apakah Destry layak menjadi Gubernur BI? ”Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:“Apakah Destry akan menjadi Gubernur Bank Indonesia-nya Prabowo atau tetap menjadi Gubernur Bank Indonesia?”