[INTRO]
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai adanya isu gerakan terstruktur untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk ekspresi emosi publik dalam merespons berbagai persoalan ekonomi hingga hukum.
"Kenaikan BBM pertamax yang cukup signifikan ini sangat memukul masyarakat ekonomi menengah. Di sisi lain terjadi korupsi besar-besaran di BGN dan Kementerian Imipas yang menyita perhatian publik," ujar Iwan melalui keterangan yang diterima, Minggu (14/06/2026).Lebih lanjut dia menilai pemerintah tentu memiliki alasan di balik kebijakan yang cukup mendadak ini. Oleh karena itu, Iwan menyebut pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina harus bicara dan menjelaskannya kepada publik."Tentu, kenaikan BBM pertamax ini juga akan dimanfaatkan oleh kelompok yang selama ini mencari celah untuk menyerang pemerintah," jelasnya.Iwan berharap, publik juga tidak perlu terprovokasi oleh ajakan dan isu-isu negatif yang ujungnya bakal merugikan masyarakat luas.Sebelumnya, wacana penggulingan ini mencuat setelah akun Instagram @Delocomotief45 melontarkan pernyataan yang mengklaim adanya persiapan kerusuhan berskala nasional. Akun tersebut menyoroti adanya pola devide et impera dan manipulasi informasi yang masif."Mimin dapat info A1 mereka sudah mempersiapkan kerusuhan di NKRI. Ada yang tengah menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah ke pihak asing. Ada pula yang dananya baru saja dicairkan melalui negara tetangga. Jangan sampai kita lengah," tulis akun tersebut dalam unggahannya.Akun itu menilai narasi yang dipompa ke ruang publik bertujuan menciptakan persepsi bahwa pemerintah telah gagal dan tidak lagi layak mendapat dukungan. Berbagai isu dimainkan, mulai dari tuduhan korupsi hingga narasi kegagalan program pemerintah."Berbagai medium digunakan berbagai aktor kebencian dimunculkan (seperti) `Pemerintah sudah gagal! Kita harus turun ke jalan! Tuh, lihat! Betul kan mereka korupsi!`. Pemerintah yang terus berjuang memperbaiki nasib jutaan rakyat disederhanakan menjadi dosa kadar narasi kegagalan. Pemerintah yang menindak tugas koruptor malah dituduh ikut berkomplot. Ini bukan kritik, ini pembohongan publik yang terorganisir," sambungnya.Lebih lanjut, akun tersebut menduga gerakan ini tidak terjadi secara spontan. Ada motif besar yang menyasar tidak hanya publik, tetapi juga para elit politik agar mereka terpengaruh oleh narasi kebencian tersebut."Mereka bahkan tengah merancang demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Target mereka bukan hanya publik umum, mereka juga menyangsa para elit negeri ini agar percaya pada narasi kebencian yang mereka sebarkan," ungkap akun tersebut.Pihak tersebut juga mewanti-wanti dampak jika skenario kerusuhan benar-benar terjadi. Menurutnya, kelompok masyarakat sipil—mulai dari pedagang, pekerja, hingga pelajar—adalah pihak yang paling dirugikan. Sementara itu, pihak yang paling diuntungkan adalah kelompok yang bersiap mengambil alih kekuasaan."Mengawasi pemerintah secara kritis sangat berbeda dari menjadi alat destabilisasi, yang digerakkan oleh kepentingan asing yang tidak peduli, apakah anak-anak Indonesia makan atau tidak, apakah desa-desa kita maju atau tidaka, pakah ekonomi kita tumbuh atau tidak," pungkasnya.