Jakarta, law-justice.co - Bekas Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba Sugeng Mujiyanto dituntut 5 tahun penjara.
Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan korupsi terkait pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra)
"Menyatakan terdakwa satu, Ridwan Djamaluddin Bin Abdullah Djamaluddin dan terdakwa dua, Sugeng Mujiyanto bin Suratmo Cipto Wiratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP," kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Jakpus, Kamis 28 Maret 2024.
"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ridwan Jamaluddin bin Abdullah Jamaluddin dengan pidana penjara selama lima tahun dan terdakwa dua, Sugeng Mujianto bin Suratmu Cipta Wiratno dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," imbuhnya.
Negara Rp 2,3 T di Kasus Korupsi Nikel
Jaksa juga menuntut Ridwan Djamaluddin dan Sugeng Mujiyanto membayar denda sebesar Rp 500 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana badan selama 3 bulan.
"Menghukum terdakwa satu Ridwan Djamaluddin membayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan, dan juga terdakwa dua Sugeng Mujiyanto bin Suratmo Cipto Wiratno membayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar ganti dengan pidana kurangan selama tiga bulan," ucap Jaksa seperti dikutip dari Detik.
Didakwa Rugikan Negara Rp 2,3 T
Sebelumnya, Ridwan Djamaluddin dan Sugeng Mujiyanto didakwa terkait kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Keduanya didakwa terkait kebijakannya di Blok Mandiodo, yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Sidang dakwaan dibacakan oleh tim JPU Kejati Sultra yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus Iwan Catur dan Asintel Ade Hermawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Rabu (6/12/2023).
Jaksa mendakwa bekas Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin serta Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba Sugeng Mujiyanto bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan korupsi terkait pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo
Perbuatan itu dilakukan Ridwan bersama-sama dengan terdakwa lain (dalam berkas terpisah), yaitu Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Yuli Bintoro; Subkoordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral Henry Julianto; Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Eric Viktor Tambunan; Pelaksana Lapangan PT. Lawu Agung Mining Glenn Ario Sudarto, Direktur PT. Lawu Agung Mining Ofan Sofwan, dan Pemegang Saham/ pemilik PT. Lawu Agung Mining Windu Aji Sutanto.
Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya mengatakan sebanyak 8 orang terdakwa tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta.
Sedangkan 4 terdakwa lainnya, yaitu Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Andi Adriansyah alias Iyan; Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur Rudy Hariyadi Tjandra; Hendra Wijayanto selaku General Manager PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara; Agussalim Madjid selaku Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Kendari sesuai locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana).
"(Para terdakwa) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," jelas tim JPU Kejati Sultra yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus Iwan Catur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Jaksa menyebut Ridwan berperan membuat kebijakan terkait dengan Blok Mandiodo yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.***