Jakarta, law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menegaskan bakal melakukan evaluasi terhadap kerja sama politik dengan Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, ancaman evaluasi itu dilontarkan PKB seiring dengan harapannya agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dapat mendeklarasikan capres dan cawapres pada Juni ini.
Kata dia, keinginan melakukan deklarasi buka hanya harapan PKB, melainkan masukan dari beberapa tokoh, ulama, dan kiai, terlebih sebelumnya Ijtima Ulama sudah memberikan saran deklarasi dilakukan pada Ramadan kemarin.
Namun, deklarasi masih terus tertunda hingga sekarang.
"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan di bulan Juni. Kalau enggak, ya, dinetralkan lagi saja, begitu. Ya, evaluasi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Jazilul menegaskan mengapa ada tenggat waktu deklarasi maksimal dilakukan pada Juni. Ia menyoroti deklarasi yang kerap diundur.
"Itu dari kiai, bukan saya. Kalau ijtima ulama, kita ini sudah dua kali Lebaran. Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang sudah Lebaran Kurban. Jadi nunggu Lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil apa selesainya? Gak ketemu nanti," tutur Jazilul.
Jazilul memandang wajar apabila para tokoh serta ulama menyampaikan agar ada tenggat waktu deklarasi capres dan cawapres pada Juni.
"Pak Jazil sampaikan ke pak Muhaimin agar di bulan yang baik ini Idul Adha, kemarin Idul Fitri (ga jadi). Kalau nggga jadi, dievaluasi saja," ujarnya.