Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani mengaku telah menerima laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ihwal gangguan layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Seperti diketahui, layanan BSI sempat error berhari-hari, terhitung sejak 8 Mei 2023.
"OJK sudah menyampaikan laporan mengenai situasi yang terjadi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat (19/5/2023)
Gangguan layanan perbankan yang terjadi pada BSI memang menjadi atensi publik beberapa hari terakhir. Pasalnya, gangguan layaanan yang diduga akibat serangan siber itu terjadi hingga berhari-hari.
"Saat ini OJK bersama Manajemen BSI terus melakukan pantauan dampak disrupsi pelayanan yang sudah kembali normal. Tentu untuk menjamin dan meyakinkan keamanan data maupun dana nasabah," ungkapnya.
Lebih lanjut, BSI memastikan bahwa data dan dana nasabah dalam kondisi aman, sehingga nasabah dapat bertransaksi secara normal. Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo menanggapi isu yang berkembang mengenai adanya kebocoran data yang diakibatkan oleh serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Dapat kami sampaikan bahwa kami memastikan data dan dana nasabah aman, serta aman dalam bertransaksi. Kami berharap nasabah tetap tenang. Kami juga akan bekerja sama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data,” ujar Gunawan lewat keterangan tertulis pada Selasa, 16 Mei 2023.
BSI mengajak masyarakat dan para stakeholder untuk semakin sadar akan hadirnya potensi serangan siber yang dapat menimpa siapa saja. BSI pun, kata Gunawan, terus meningkatkan upaya pengamanan untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan sistem perbankan dengan prioritas utama menjaga data dan dana nasabah.
Gunawan mengakui bahwa serangan siber merupakan ancaman di era digital, seiring dengan meningkatnya penggunaan IT pada proses bisnis. Serangan siber dapat terjadi di mana-mana dan bisa menyasar ke berbagai pihak. Dia menilai hal itu merupakan keniscayaan dengan semakin banyaknya penggunaan IT pada bisnis.
"Oleh karena itu, penting bagi kami sebagai pelaku bisnis untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat umum, untuk mencegah kejahatan siber semakin berkembang," tuturnya.