Jakarta, law-justice.co - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara mengkritisi keputusan Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Baswedan yang bakal melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya, yaitu program Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, apabila Anies melanjutkan program tersebut, maka ia tidak ada bedanya dengan Jokowi dan penerus sang presiden. Apalagi, Anies merupakan antitesa dari Jokowi yang seharusnya membawa perubahan.
"Kalau misalnya Anies melanjutkan program Jokowi, apa bedanya dengan Jokowi atau penerus Jokowi yang dianggap kurang lebih sama seperti Ganjar atau Prabowo Subianto?" ujar Refly, dikutip dari akun YouTube-nya.
"Justru kalau kita menganggap pemerintahan sekarang gagal, kita ingin ada pemerintahan yang antitesis. Tapi sekali lagi double c-nya. Tidak dibuang semua, dua-duanya harus dipakai, jadi change and continity," terangnya.
Refly menyarankan Anies untuk mengubah apa yang semestinya diubah dalam proyek pembangunan IKN. Jangan sampai rakyat dituntut untuk buru-buru pindah ke ibu kota yang baru.
"Jadi mana yang harus diubah ya diubah, tidak dilanjutkan. Tapi mana yang harus dilanjutkan, harus dilanjutkan. Termasuk nanti IKN. Mungkin saja pembangunan IKN itu terus berlangsung tetapi tidak diburu. Jadi dia pakai pembangunan jangka panjang yang lebih terencana," tuturnya.
Dia memprediksi tidak banyak masyarakat yang mau pindah ke IKN sebab pembangunan kotanya belum seratus persen rampung. Menurut Refly, harus ada pembentukan kebudayaan dan habitat baru di sana.
"Tapi kalau pindah buru-buru tahun 2024, dipaksakan kemudian dianggap nanti ada upacara bendera di sana, kita lihat siapa yang mau pindah di sana. Siapa yang mau stay di sana? nggak ada yang mau," pungkasnya.
"Ibaratnya begini, kota itu harus bau manusia dulu. Pengertian bau manusia adalah interaksi antar manusia itu sudah berjalan bertahun-tahun membentuk kebudayaan, membentuk habit, membentuk lingkungan yang baru."