Jakarta, law-justice.co - Anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) gelar pemungutan suara untuk memakzulkan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min atas responnya pada insiden malam Halloween tahun lalu. Sampai tahap ini ia anggota kabinet pertama yang dimakzulkan parlemen.
Pada 29 Oktober 2022 lalu 159 orang tewas dan 196 terluka terinjak-injak di gang sempit di distrik Itaewon yang populer dengan hiburan malam. Para korban yang sebagian besar anak muda merayakan malam Halloween pertama tanpa peraturan ketat Covid-19 dalam tiga tahun.
Mosi ini lolos dengan perbandingan suara 179 setuju dan 109 tidak, sesuai kepemilikan kursi di lembaga 300 anggota pada Rabu (8/2/2023). Oposisi utama pemerintah Partai Demokrat menguasai 169 kursi. Mosi ini hanya membutuhkan 150 suara untuk bisa lolos.
Komisi peradilan parlemen akan meninjau mosi ini sebelum mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat memutuskan pemakzulan yang dapat memakan waktu hingga enam bulan.
Partai Demokrat dan partai oposisi lain mendorong agar Lee Sang-min dipecat. Menurut mereka ia bertanggung jawab atas kegagalan pihak berwenang merespon laporan desak-desakan terjadi.
"Saya akan sepenuhnya kooperatif dengan sidang pemakzulan mahkamah konstitusi sehingga Kementerian Keamanan dan Dalam Negeri dapat kembali normal secepatnya," kata Lee Sang-min dalam pernyataannya.
Lee dan polisi dikritik atas kegagalan mereka mengatasi peristiwa tersebut. Terutama setelah transkrip laporan warga ke polisi sebelum peristiwa desak-desakan terjadi dirilis ke publik.
Lee sudah meminta maaf atas respon tersebut tapi ketika ditanya apakah akan mengundurkan diri, ia menjawab prioritasnya saat ini menerapkan langkah-langkah agar peristiwa Itaewon tidak terulang.
Presiden Yoon Suk-yeol menolak permintaan oposisi untuk memecat Lee. Kantor kepresidenan dan partai berkuasa mengecam Partai Demokrat yang mereka nilai menyalahgunakan kekuasaan sebagai mayoritas untuk menekan pemakzulan.
"Ini adalah penolakan terhadap demokrasi parlementer, ini akan tercatat sebagai sejarah memalukan dalam politik parlementer," kata kantor Kepresidenan dalam pernyataan yang dirilis usai mosi diloloskan.
Kantor presiden mengatakan tidak ada bukti Lee Sang-min melanggar hukum konstitusi atau hukum apa pun. Ketegangan antara pemerintah Seoul dan keluarga korban malam Halloween memanas.
Setelah keluarga korban mendirikan tugu peringatan tanpa izin di depan balai kota. Pada Selasa (7/2/2023) pemerintah kota mengatakan tugu itu melanggar peraturan dan akan menyingkirkannya dalam satu pekan.
Pada tahun 2017, Presiden Park Geun-hye menjadi presiden Korsel pertama yang diturunkan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemakzulannya. Mahkamah Konstitusi membatalkan mosi pemakzulan Presiden Roh Moo-hyun tahun 2004.