Jakarta, law-justice.co - Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek atau KRL Mania meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegur Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Menyusul usulan kontroversial membagi penumpang KRL antara si kaya dan miskin. Terlebih, saat ini Jokowi tengah mengevaluasi kinerja menteri dan merencanakan reshuffle.
“KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim,” kata Koordinator KRL Mania Nur Cahyo lewat keterangan tertulis, dilihat Jumat (30/12/2022)
Cahyo berujar, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi dan berdesakan di KRL.
Selain itu, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan kompensasi—yang tahun ini dianggarkan lebih Rp 260 triliun. “Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi,” ujar Cahyo.
Kemudian, penggunaan transportasi umum KRL mampu mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Alasan lainnya, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, menurut Cahyo kebijakan itu bisa memicu kekacauan.
“Karena kan ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara `kaya` dan `miskin`,” kata dia.
Oleh sebab itu, Cahyo berpendapat bahwa jika ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, Menhub mestinya mengalihkan subsidi dan kompensasi saja. “Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim,” pungkasnya.
Diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.
Selama ini tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun.