law-justice.co - Donald Trump muncul kembali dengan pernyataannya yang kontroversial. Selain kembali mengklaim "penipuan" pemilu yang dialami, ia juga menyulut kontroversi dengan pernyataan bahwa Konstitusi AS tidak ada artinya.
Pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai menyarankan AS untuk mengabaikan aturan, regulasi, bahkan konstitusi, karena kecurangan pemilu yang ia alami, menuai kritik pedas dari politisi di kedua partai, dikutip Senin (5/12/2022)
Pernyataan itu ditulis Trump di platform Truth Social miliknya: "Penipuan besar-besaran sejenis dan sebesar ini memungkinkan adanya penghentian semua aturan, peraturan, dan pasal, bahkan yang ditemukan dalam konstitusi.”
‘Ekstremisme Trumpisme`
Pemimpin Partai Demokrat Hakeem Jeffries menyebut pernyataan Trump tersebut sebagai pernyataan ekstrem. Ia juga menambahkan bahwa Partai Republik harus segera membuat pilihan apakah akan terus menganut pandangan anti-demokrasi ala Trump.
"Partai Republik harus menyelesaikan masalah mereka dengan mantan presiden itu dan memutuskan apakah mereka akan melepaskan diri darinya dan kembali ke sebuah kewajaran atau justru terus bersandar pada ekstremisme, bukan hanya Trump, tapi juga Trumpisme,” ucap Jeffries.
Senada dengan Jeffries, Mike Turner, seorang politisi terkemuka Partai Republik di Komite Intelijen DPR AS, juga mengkritik pernyataan Trump. Ia mengatakan "sangat-sangat tidak setuju” dan benar-benar” mengutuk komentar dari mantan presiden AS itu.
Turner juga mengatakan bahwa komentar Trump tersebut akan masuk sebagai pertimbangan Partai Republik dalam memutuskan siapa yang akan mewakili partai dalam pemilihan presiden berikutnya di tahun 2024.
"Ada proses politik yang harus dilakukan sebelum seseorang diputuskan menjadi frontrunner atau calon dari partai,” katanya. "Saya yakin orang-orang pasti akan mempertimbangkan pernyataan seperti ini saat mengevaluasi seorang kandidat,” tambahnya.
Kontroversi Trump
Trump baru-baru ini menyatakan niatnya untuk maju lagi pada pemilihan presiden tahun 2024. Namun, niatnya itu dibayangi oleh sejumlah investigasi kasus yang ia hadapi. Termasuk di dalamnya soal penyelidikan dokumen-dokumen rahasia yang disita FBI, juga penyelidikan negara bagian dan federal terkait upayanya membatalkan hasil pemilu 2020.
Trump adalah presiden pertama yang mendapat pemakzulan sebanyak dua kali. Masa jabatannya juga berakhir suram, dengan para pendukungnya menyerbu Gedung Capitol dalam upaya menghentikan peralihan kekuasaan pada Januari 2021.